PIKIRAN RAKYAT - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Achmad Hatari mengaku menemukan dugaan penyalahgunaan keuangan negara dengan membeli 50 unit kendaraan mewah menggunakan uang pinjaman daerah yang digelontorkan pemerintah.
"Atas nama Komisi XI, ibu (Menkeu Sri Mulyani) harus terus berlakukan protektif dan advokasi kepada badan usaha di bawah Kementerian Keuangan. Karena banyak hal yang terjadi di daerah, meminjam kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Rp 500 miliar ternyata di dalam daftar untuk beli 50 unit kendaraan roda empat untuk masing-anggota DPR provinsi," kata Hatari.
Baca Juga: Pelatih Persib Robert Alberts Komentari Performa Pemain usai Memasuki Pekan Ketiga Latihan
Ia melanjutkan langsung menunda anggaran pinjaman daerah agar dana itu tidak disalahgunakan, karena dana itu harus untuk memulihkan ekonomi Indonesia.
"Begitu saya mendengar informasi itu waktu itu masih bu Emma (Dirut SMI) saya calling, tangguhkan itu. Jadi ini satu hal yang paling penting kita informasi pada rapat ini, ibu harus selalu protektif dan advokasi paling tidak harus warning kepada mereka apa itu SMI, paling tidak anggota Komisi XI di daerah peminjam itu harus tahu supaya kami ketika resesi juga ikut memantau sejauh mana pemanfaatan pinjaman daerah itu," katanya.
Baca Juga: DITUNDA! Harusnya Cair 24 Agustus Insentif Pekerja Bergaji di Bawah Rp 5 Juta, Menaker: Butuh Waktu
Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menemukan adanya penggunaan dana pinjaman daerah untuk membeli mobil pribadi.
Pinjaman tersebut disinyalir diberikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia (RI) Sri Mulyani.
Menanggapi hal ini, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani akan melakukan penelitian terkait adanya penyelewengan anggaran yang diberikan olehnya tersebut.