PIKIRAN RAKYAT - Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Karim Suryadi menilai, seperti yang sudah-sudah, pola pencalonan oleh partai politik di Pilkada 2020 masih tidak sehat. Apalagi, jika partai politik menjatuhkan pilihan agar keluarga petahana dicalonkan sebagai kepala daerah.
"Jadi dengan pola-pola seperti sekarang, mengejar popularitas, tidak memperhatikan substansi, pengalaman jabatan, jatuh pada artis, petahana atau keluarga petahana, atau pengusaha yang jauh dari politik, sebenarnya itu akan makin jauh dari pemimpin yang orisinil," kata Karim, saat dihubungi, Selasa 25 Agustus 2020.
Dia menjelaskan, ada kecenderungan parpol hanya memilih calon kepala daerah dari unsur petahana/keluarga petahana, pengusaha, dan artis. Petahana/keluarga petahana dipilih karena punya modal kekuasaan, di mana berbagai sumber daya berkumpul.
Baca Juga: Minta Pebisnis Tak Manfaatkan Status Hukum Jerinx sebagai Ladang Uang, Nora Alexandra Beri Teguran
Sememtara pengusaha dipilih lantaran punya modal finansial, yang dianggap dapat membeli popularitas. Pun demikian dengan kalangan artis, yang dianggap populer sehingga jadi pilihan parpol dalam menentukan kandidat kepala daerah.
"Saya tidak melihat sosok, bukan karena suka atau tidak suka, tapi sebagai orang yang setiap hari mendidik demokrasi kepada mahasiswa, menanamkan keyakinan. Kita mendapatkan berkah demokrasi itu karena ada kesempatan untuk ulang alih kekuasaan, alternation of power, dan dijamin kesamaan di dalam kesempatannya," katanya.
Menurur Karim, yang paling critical dari tiga kalangan tersebut adalah ketika parpol memajukan keluarga petahana sebagai calon kepala daerah. Keluarga petahana itu bisa anak, mantu, ponakan, ipar, atau bini, yang kemudian dia singkat sebagai politik ampibi.
Baca Juga: Kiper Persib Teja Paku Alam Beberkan Cara Luizinho Passos Matangkan Performa Jelang Liga 1
"Soalnya, kalau jabatan dikavling berdasarkan silsilah dan golongan darah, maka satu-satunya berkah demokrasi yang memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang untuk maju dalam kandidasi, itu hilang. Kalau berkah demokrasi itu hilang, maka sebenarnya kita sudah kehilangan substabsi demokrasi, yang memberikan kesempatan," paparnya.