PIKIRAN RAKYAT - Menko Polhukam, Mahfud MD minta polisi mempercepat pengusutan kasus dugaan korupsi hingga Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) oleh Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun, Panji Gumilang.
Ia merekomendasikan pada penyidik agar mengusut dugaan TPPU dan rengrengannya sambil pidana penistaan agama berjalan. Dengan keuntungan status tersangka yang telah ditetapkan pada Panji Gumilang, menurut Mahfud kasus terkait Panji lainnya bisa dilakukan sambil jalan.
"(Kami) meminta kepada Bareskrim Polri untuk mempercepat proses pidana umum atau pidana khusus di luar soal penodaan agama seperti yang selama ini berlangsung. Yang perlu diperhatikan oleh Bareskrim Polri ada laporan-laporan tindak pidana umum atau tindak pidana khusus," kata Mahfud, pada konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis, 3 Agustus 2023.
Tindak pidana khusus yang dimaksud Mahfud antara lain, pencucian uang atau penyalahgunaan dana. Selain itu, kasus tindak pidana umum yang turut disinggung Mahfud menyasar laporan-laporan seperti dugaan pemalsuan sejumlah transaksi keuangan oleh Panji Gumilang.
Baca Juga: Asep Mulyana Calon Pj Gubernur Jabar Punya 17 Bidang Tanah dan Bangunan di Tasikmalaya
"Tindak pidana umum misalnya pemalsuan, penggelapan, pencaplokan, dan macam-macam transaksi-transaksi. Ada juga tindak pidana khusus selain pencuci uang (TPPU), (yaitu) korupsi langsung barangkali karena menyangkut penyalahgunaan dana negara," ucapnya.
"(Mohon) supaya itu dipercepat, paralel dengan yang sekarang sedang berjalan," kata dia lagi, menekankan saran demikian.
Mahfud bersikeras mendorong pengusutan segera kasus ini lantaran buki-buktinya ada dan telah dilaporkan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Dia lantas mengingatkan staff dan santri Al Zaytun supaya tidak gelisah dan cemas. Sebab ponpes tersebut dipastikan akan tetap beroperasi sebagaimana biasa, dengan jaminan dan pantauan langsung dari negara.