PIKIRAN RAKYAT – Penerapan work from home (WFH) akibat polusi udara di DKI Jakarta masih dalam kajian. Pemerintah Kabupaten Bekasi masih menunggu arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menerapkan kebijakan tersebut.
“Terkait WFH tersebut, sedang dikaji implementasinya seperti apa,” kata Penjabat Bupati Dani Ramdan saat dihubungi pada Selasa, 22 Agustus 2023.
Hal senada diungkapkan Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Dedy Supriyadi. Menurutnya, penerapan WFH masih dalam kajian Kemendagri. Jika nantinya telah ditetapkan, WFH bisa segera dilaksanakan.
“Jumat lalu saya sendiri yang mengikuti rapat dengan Kemendagri terkait WFH. Ada sejumlah masukan dari daerah terkait ini. Namun demikian, penerapannya masih menunggu dari Kemendagri,” kata dia.
Baca Juga: Tak Sepakat dengan Luhut Pandjaitan, Muhadjir Effendy Tolak WFH di Kemenko PMK
Dalam beberapa pekan terakhir, polusi udara di DKI Jakarta menjadi pembicaraan publik. Bagaimana tidak, kondisi udara ibu kota dinilai tidak sehat lantaran tingginya tingkat pencemaran.
Kondisi ini pun turut menjadi perhatian pemerintah pusat dengan kembali mewacanakan WFH. Penerapan kebijakan ini turut melibatkan daerah lainnya dalam aglomerasi Jabodetabek, termasuk Kabupaten Bekasi.
Dalam rapat koordinasi dengan Kemendagri, kata Dedy, polusi juga turut terjadi di daerah sekitar ibu kota, termasuk Kabupaten Bekasi. Dalam pembahasan tersebut, polusi setidaknya ditimbulkan oleh dua faktor yakni operasional industri dan kendaraan bermotor.
Tingginya mobilitas penduduk di kawasan Jabodetabek menjadi salah satu penyumbang terbesar polusi udara.