PIKIRAN RAKYAT - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan fenomena politik uang atau money politic menjadi ancaman serius menjelang Pemilu 2024. Masyarakat diharapkan dapat mengawal kontestasi politik dengan menentang dan menolak praktik politik uang yang dapat menjelma menjadi korupsi.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan bukan menjadi rahasia lagi jika setiap penyelenggaraan pemilu di tingkat nasional maupun daerah masih dikotori praktik-praktik politik uang.
Menurutnya, jika masyarakat masih menerima politik uang, maka perilaku tersebut dapat memberatkan para kepala daerah serta wakil rakyat. Sebab, ongkos politik menjadi mahal sehingga terjadi korupsi.
“Menjelang pencoblosan banyak orang yang berbagi rezeki. Kami mendorong nanti tahun depan ketika pemilu tolong hindarkan diri dari perbuatan untuk menerima sesuatu dari calon,” ujar Alex dalam keterangan yang diterima Pikiran-Rakyat.com, pada Selasa, 29 Agustus 2023.
Alex menuturkan para kepala daerah atau wakil rakyat yang memainkan politik uang ketika kampanye akan berusaha mengembalikan modal yang dikeluarkan apabila terpilih. Caranya, bisa melakukan praktik kotor seperti korupsi.
“Para kepala daerah atau wakil rakyat yang menang akan berhitung berapa uang yang dikeluarkan untuk mengikuti pilkada atau pemilihan legislatif, dan itu nanti yang akan diusahakan untuk kembali modal,” tutur Alex.
Baca Juga: 161 Perusahaan Sumber Polusi Siap-siap Kena Sanksi, 11 Diantaranya Sudah Dihukum KLHK
Pimpinan KPK berlatarbelakang hakim ini menuturkan kepala daerah yang tersandung masalah korupsi kerap bermasalah dengan praktik balik modal. Dia menyebut, praktik balik modal yang dilakukan kepala daerah bisa dilakukan dalam berbagai cara.