PIKIRAN RAKYAT - Masa jabatan Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak akan berakhir pada Desember 2023. Sejumlah nama digadang-gadang maju menjadi kandidat calon gubernur (cagub) Jawa Timur dalam pemilihan kepala daerah pada 2024.
Dalam survei yang dilakukan lembaga Surabaya Survey Center (SSC) pada 20 sampai 30 Juni 2023 di Kecamatan Kota Surabaya, beberapa nama membayang-bayangi nama Khofifah Indar Parawansa. Salah satu kandidat terkuat yang membuntuti eks Menteri Sosial tersebut adalah Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.
Khofifah memuncaki survei elektabilitas di Jatim sebesar 36,3 persen, dia dibayang-bayangi Menteri Sosial Tri Rismaharini yang memperoleh 19,8 persen, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi elektabilitasnya 18,4 persen. Selanjutnya Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak dengan perolehan 11,3 persen.
Peneliti SSC Surokim Abdussalam menuturkan, angka 36 persen untuk seorang petahana bukanlah angka yang aman. Dia berujar, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Eri, dan Emil akan menjadi penantang serius Khofifah.
"Apalagi jika tidak ada program-program terobosan yang bisa merebut hati pemilih," tutur dia pada pertengahan Juli 2023, seperti dilaporkan Antara.
Ke mana Khofifah melangkah?
Kendati menjadi yang tertinggi dalam survei cagub Jatim, Khofifah Indar Parawansa juga belakangan ini digadang-gadang bakal maju menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres).
Pada awal Agustus 2023, Gubernur Jatim itu bahkan menyebut, sejumlah partai politik (parpol) telah menjalin komunikasi dengannya. Perempuan yang lahir di Surabaya itu lantas mengungkap langkah selanjutnya seusai mendapat tawaran itu.
Walakin, Khofifah tak mengungkapkan bakal tetap mengabdi untuk Jatim atau ke Jakarta dalam Pemilu 2024. "Kita endapkan dulu sampai pada proses konfirmasi proses pengambilan keputusan bersama, sehingga saat ini tidak pada posisi 'yes or no'."
Gubernur Jatim itu menuturkan, sebelum memutuskan langkahnya ke depan, terlebih dahulu bakal meminta pendapat dan nasihat para ulama, para kiai. Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga mengungkapkan, sebagai salah satu pengurus di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), langkah-langkah kebijakan ke depan bakal didiskusikan secara organisasi.