PIKIRAN RAKYAT - Belum lama ini Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) K.H. Yahya Cholil Staquf dengan tegas menyampaikan bahwa pihaknya bakal memberi sanksi bagi pengurus yang menggunakan lembaga Nahdlatul Ulama untuk kepentingan politik praktis. Dia mengungkapkan, akan menegur pihak yang mencatut nama NU untuk kepentingan politik praktis.
Kata dia, ada serangkaian prosedur yang dilakukan bila ada pihak yang dengan sengaja melanggar. Bahkan menurutnya, pengurus tersebut bisa diberhentikan dari NU.
"Ada prosedurnya, nanti kami peringatkan, Kalau diulangi, peringatan kedua. Kalau diulangi lagi, bisa diberhentikan. Sudah ada mekanismenya. Sekali diperingatkan sudah kapok biasanya," ujar Ketua Umum PBNU itu di Jakarta, pada Senin, 4 September 2023.
Dalam kesempatan itu, dia juga mengungkapkan, belum lama ini ada beberapa pengurus di tingkat kabupaten yang diberi teguran lantaran mengadakan deklarasi calon presiden di kantor NU.
"Kalau ada capres mengatasnamakan NU, tetapi bukan pengurus NU, ya, kami juga bisa mengatakan itu tidak benar," ujarnya, "akan tetapi, kan kami tak bisa beri sanksi apa-apa kalau bukan pengurus."
Sebelumnya, Ketua Umum PBNU menegaskan, selama ini tak ada pembicaraan ihwal capres maupun cawapres.
"Soal sikap sudah saya sebutkan berulang kali, saya tegaskan sekali lagi di sini, tidak ada calon atas nama NU," ujarnya, "saya ulangi ya, tidak ada calon atas nama NU. Jadi kalau ada calon, itu atas nama kredibilitasnya sendiri, track record-nya sendiri dan seterusnya."
Politik serahkan ke partai
Pada 7 September 2023, Sekretaris Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Surabaya Masduki Toha mengungkapkan, pihaknya tak segan memberi sanksi bagi setiap orang atau warga NU yang mencatut nama NU untuk kepentingan politik praktis. Warga NU atau Nahdliyin yang melanggar instruksi PBNU di tingkat kota, kata dia, akan diberi sanksi.
"Langkah yang kami ambil jika ada yang memakai nama, kami lihat dulu dan telusuri dari mana," tuturnya, "kalau dari ranting, maka kami tegur, karena membawa-bawa nama NU."