kievskiy.org

Tak Sepakat Pemprov DKI, Politisi PKS Nilai Kebijakan Dorong ASN Pakai Kendaraan Listrik Keliru

Ilustrasi kendaraan listrik.
Ilustrasi kendaraan listrik. /Pixabay/Joenomias

PIKIRAN RAKYAT - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin mengkritik langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendorong penggunaan kendaraan listrik dalam upaya menekan laju polusi udara.

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono sempat berbicara soal ASN Pemprov DKI didorong membeli kendaraan listrik, minimal motor, guna menekan polusi udara di ibu kota. Heru berharap ASN memulai peralihan kendaraan listrik secepatnya dan Pemprov akan membantu proses pembeliannya.

"Saya minta ASN beli baru, nanti saya minta kepada Bank DKI agar dalam waktu tertentu bisa memberikan cicilan bunga murah," kata Heru, Sabtu, 26 Agustus 2023.

Baca Juga: Komisi VII DPR Minta Pemerintah Satu Suara Identifikasi Penyebab Polusi Udara Jabodetabek

"Jadi ASN DKI kalau bisa mencicil, misalnya, saya minta dihitung siapa yang mendaftar sampai November 2023 untuk mencicil, diberikan keringanan bunga dari Bank DKI, itu sedang saya bahas," ucapnya.

Suhud Alynudin berpandangan rencana tersebut tidak tepat karena akan memperburuk persoalan kemacetan yang sudah terjadi di Jakarta. ASN DKI yang jumlahnya puluhan ribu tersebut, diminta membeli kendaraan listrik membuat kemacetan malah makin parah.

"Bukan tambal sulam kebijakannya. Kita mau mengatasi polusi dengan masalah itu, tidak masuk logika sehat," kata Suhud.

Baca Juga: Water Mist Efektif Tekan Polusi Udara di DKI Jakarta?

Dalam kacamata Suhud, kebijakan yang semestinya ditempuh adalah mendorong penggunaan transportasi umum dengan memberikan pelayanan yang baik dan tarif terjangkau sehingga publik merasa nyaman.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat