PIKIRAN RAKYAT - Polusi udara Jabodetabek yang tak kunjung menurun kini dihadapkan pada ancaman baru yakni masuknya musim kemarau. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menilai sudah tidak ada waktu lagi untuk perbedaan pendapat mengenai penyebab polusi udara.
"Kementerian yang satu bilang ini karena kendaraan, yang lainnya bicara soal PLTU. Efek tidak satu suara itu adalah solusinya jadi tidak sinkron," ucap Eddy kepada wartawan, Selasa, 12 September 2023.
"Tidak ada langkah khusus yang jelas dan tegas untuk pembatasan kendaraan. Sementara di sisi PLTU Batubara dan industri juga belum ada langkah yang signifikan mengurangi polusi," ujarnya.
Sekretaris Jendral (Sekjen) Partai Amanat Nasional (PAN) mendorong lintas kementerian melakukan kebijakan yang saling melengkapi. Begitu juga dengan Pemprov dan Pemda. Jangan identifikasi sendiri dan membuat kebijakan sendiri-sendiri.
Baca Juga: Water Mist Efektif Tekan Polusi Udara di DKI Jakarta?
"Berdasarkan data IQAir Selasa hari ini pukul 06.00 WIB, kualitas udara di Jakarta adalah status tidak sehat bagi kelompok sensitif dengan indeks kualitas udara AQI US 140 dan polutan utama PM2.5. Konsentrasi PM2.5 di Jakarta saat ini 10,2 kali nilai panduan kualitas udara tahunan WHO," katanya.
Eddy berharap kepemimpinan Menko Marves Luhut Pandjaitan yang ditunjuk menangani polusi udara di Jakarta dan sekitarnya bisa mensinkronkan pembagian tugas lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
"Sepanjang Januari-Agustus 2023 ada 600 ribu lebih penderita ISPA di Jakarta. Terlebih lagi banyak diantaranya adalah anak-anak dan balita. Jangan sampai penyakit akibat polusi ini akan bertambah buruk," ujarnya memungkasi.***