PIKIRAN RAKYAT - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengumumkan batal menghapus tenaga honorer tahun ini demi mencegah gelombang pengangguran massal.
Keputusan itu diambil setelah pemerintah mendata ulang tenaga honorer yang semula disebut berjumlah 400 ribu, namun dari hasil penghitungan ulang didapat kurang lebih 2,3 juta tenaga honorer tersebar di seluruh Indonesia.
Penghapusan honorer dinilai akan memicu pengangguran massal lantaran jumlahnya 30 persen dari rakyat Indonesia.
"Kalau ini tidak diambil kebijakan, akan ada PHK massal 2,4 juta itu setara dengan 30 persen pengangguran nasional," katanya.
Baca Juga: 25 Tahun Komitmen Bank Mandiri Menyemai Kebaikan Lewat CSR
Oleh karena itu, wacana penghapusan non-ASN yang semula akan dieksekusi tahun November 2023 mendatang, akan dibatalkan mengingat kebanyakan honorer ini mengabdi di sektor-sektor vital seperti guru dan tenaga kesehatan.
"Tapi yang penting, nanti di November ini tidak akan ada PHK massal untuk 2,3 juta ini. Karena kalau 2,3 juta ini ada pemberhentian seperti PP yang tadi, maka ini akan berdampak pada pelayanan publik dan lain-lain," ujarnya.
Azwar memastikan pihaknya akan mengevaluasi dan merancang kembali opsi untuk para honorer, paling lambat akhir September nanti.
"Nanti akan kita ambil opsi seperti apa formulanya, ada yang sudah mengabdi lama dan sebagainya. Akhir September insyaallah sudah akan ada opsi," kata dia.