/photo/2023/09/14/1711556579.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Penanganan konflik di Papua memerlukan sinergi beberapa lembaga selain TNI dan Polri. Hal ini karena penanganan pendekatan untuk wilayah Papua membutuhkan operasi kemanusiaan secara terpadu demi pemerataan pembangunan.
Berikut disampaikan oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrachman seusai menghadiri seminar bertajuk ‘Strategi TNI AD dalam Penanganan Permasalahan Papua’ di Gedung Prof Dr Satrio Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad), di Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung pada Kamis 14 September 2023.
Seminar yang diikuti 723 peserta ini turut mengundang sejumlah pejabat dari Papua untuk merumuskan strategi penanganan di wilayah tersebut.
“Harapan dari seminar ini, outnya ada hasil untuk penanganan konflik Papua yang tidak serta merta diselesaikan oleh TNI-Polri. Tapi secara terpadu, dilakukan oleh semua lembaga yang terkait. Sehingga kalau pola operasi terpadu ini dilakukan, maka secara komprehensif penanganan Papua bisa dilakukan secara signifikan,” katanya.
Dudung juga menyinggung gerakan kelompok separatis yang selama ini terus berkonflik di Papua. Pendekatan kepada kelompok ini pun menurutnya ke depan harus dilakukan melalui operasi kemanusiaan. Jika terwujud, upaya pemerataan di Papua pun nantinya bisa dilaksanakan secara optimal.
“Banyak upaya yang sudah dilakukan TNI AD di dalam melaksanakan operasi, tapi ke depan adalah operasi kemanusiaan yang lebih dikedepankan. Karena KST (kelompok separatis teroris) itu juga saudara-saudara kita, mereka hanya punya pemikiran berbeda dan bersifat kriminal, rakyat Papua seluruhnya merah putih, NKRI,” ucapnya.
“Tetapi, itu (KST) adalah saudara kita. Yang harus kita memberikan pemahaman, memberikan penjelasan bagaimana membangun Papua. Selain itu kementerian dan lembaga harus terlibat untuk upaya Pembangunan dan pemerataan di Papua," katanya.
Baca Juga: KPI Soal Tayangan Azan yang Menampilkan Ganjar Pranowo: Tidak Melanggar Ketentuan P3SPS
Salah satu strategi yang coba ia rumuskan adalah, kementerian atau lembaga di Indonesia harus memiliki perwakilan langsung di Papua melalui Liaison Officer (LO).