PIKIRAN RAKYAT – Pengamat menyebut ada ongkos politik yang harus dibayar Partai Demokrat usai resmi mendukung Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Ongkos politik yang dimaksud berkaitan dengan narasi perubahan.
Pengamat politik dari Surabaya Survey Center (SSC) Iksan Rosidi mengatakan, narasi perubahan tidak sejalan dengan narasi berkelanjutan yang disepakati Prabowo bersama partai koalisi. Ada kemungkinan, Demokrat harus mengurungkan egonya dengan mengikuti kebijakan tersebut.
"Maka Demokrat tentu harus menyesuaikan narasi politik yang dibangun selama ini. Demokrat harus lebih fleksibel dalam mengemas narasi perubahan. Bahkan, sebagai konsekuensinya, mungkin harus mengubah kemasan menjadi narasi keberlanjutan," katanya.
Baca Juga: Aktor Film Dewasa Sindikat Kramat Tunggak Mengaku Tak Lakukan Hubungan Intim: Kita Itu Gimik
Selain itu, peluang Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menjadi cawapres pun semakin tipis. Karena, Koalisi Indonesia Maju (KIM) sudah mengantongi sejumlah nama seperti Erick Thohir, Khofifah Indar Parawansa, Airlangga Hartarto, dan Ridwan Kamil.
“Peluang AHY sebagai bakal cawapres meskipun tetap ada, namun cenderung mengecil," ujarnya.
Meski begitu, Demokrat punya keuntungan merapat ke Prabowo. Peluangnya memiliki kekuasaan di pemerintahan baru hasil Pemilu 2024 meningkat. Alasannya, sejumlah survei elektabilitas menunjukkan Prabowo berpotensi memenangkan Pilpres 2024.
"Sebab dalam banyak survei menyebutkan bahwa coat-tail effect capres dan cawapres signifikan memengaruhi perilaku pemilih untuk cenderung juga memilih partai pengusung. Hal ini selanjutnya secara langsung akan berdampak positif pada perolehan suara Demokrat," ucapnya.
Baca Juga: Alasan Cak Imin Batal Berpasangan dengan Prabowo Subianto: Buminya Bagus tapi Langitnya Gelap