/photo/2023/10/02/3165485757.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (Menves), Bahlil Lahadalia, meminta agar permasalahan di Pulau Rempang tidak dipolitisasi. "Jadi jangan negara ini dijadikan sebagai negara fitnah terus. Silakan kalian berpolitik, nggak apa-apa. Tapi jangan jadikan isu-isu begini dalam urusan-urusan politik," kata Bahlil dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, 2 Oktober 2023.
Bahlil menyebutkan, sebagaimana informasi yang didapatkan, terdapat berbagai fakta dari 961 Kartu Keluarga (KK) yang sudah menyatakan suka rela untuk digeser itu sudah mencapai 322 per hari ini. "Jadi tidak benar kalau ada isu. Itu dipaksa-paksa," katanya.
Lebih lanjut, Bahlil pun bercerita jika terdapat aparat yang mendatangi Pulau Rempang sebelum dirinya turun ke lapangan. "Tapi begitu saya turun tidak ada lagi," tuturnya.
Pada kesempatan itu, Bahlil juga menyarankan agar DPR membuat tim analisis guna menulurusi pemerintah Kota Batam dan BP Batam yang sejak 2004 membangun investasi besar.
Baca Juga: Kereta Cepat Jakarta-Bandung Merusak Mata Air di Cikalongwetan, Warga Terpaksa Pakai Air Kotor
"Kalau masyarakat kita ini, insyaAllah bisa komunikasi dengan cara baik-baik. Saran saya ketua, ketua juga lewat Komisi VI membuat tim untuk analisis kenapa BP batam ini sejak 2004 bangun investasi yang gede, selalu saja ada dinamika. (Tahun) 2010 begitu juga, akhirnya batal, sekarang 2023 juga mau dibuat batal, ada apa gerangan yang terjadi? Ini menjadi perenungan," katanya.
Bahlil kemudian menjelaskan soal upaya Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) yang selalu digagalkan oleh sejumlah pihak dan menyebabkan investasi di Pulau Rempang tak berjalan lancar.
"Bahkan, ada lembaga negara yang membuat statemen yang menurut saya itu tidak pas, jadi maksud saya kita sesama pemerintah sesama lembaga negara kalau ada apa-apa kita koordinasi, tujuan kita kan baik," tuturnya.
Sementara itu, lanjut Bahlil, masuknya investasi di Pulau Rempang bertujuan untuk memajukan kawasan tersebut. Bahlil khawatir Pulau Rempang sulit berkembang jika terus bertahan dengan posisi yang sekarang.
"Bahwa kehadiran investasi ini kebaikan untuk negara, kebaikan untuk rakyat, kebaikan untuk daerah, karena APBD provinsi Kepri ternyata saya baru tahu Rp4,1 triliun sekian. Jadi, kalau cuma berharap gini terus saya gak tahu, apa yang akan terjadi ke depan," tuturnya.***