PIKIRAN RAKYAT - Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, dengan tegas menyatakan komitmennya untuk mencegah politisasi hukum dalam penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, yang juga merupakan kader partai NasDem.
Dalam konferensi pers yang diselenggarakan di NasDem Tower, Jakarta, Surya Paloh menyatakan keinginan partainya untuk memastikan bahwa penyidikan terhadap Syahrul Yasin Limpo dilakukan tanpa adanya politisasi hukum. Paloh menjelaskan bahwa meskipun Partai NasDem bukan lembaga penegak hukum, mereka berupaya keras untuk mencegah politisasi hukum dalam kasus tersebut.
“Nah, soal masalah politisasi hukum, kita berupaya jangan sempat itu terjadi, kan itu semangat kita. Kalau pun itu sudah kita upayakan dan itu tetap terjadi, itu di luar daripada kemampuan kita,” katanya saat konferensi pers di NasDem Tower, Jakarta, Kamis 5 Oktober 2023.
Meski begitu, Paloh memberikan dukungannya penuh kepada aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk mengusut kasus tersebut dengan tegas dan terbuka.
Partai NasDem menghormati setiap keputusan yang diambil oleh lembaga penegak hukum tersebut, baik itu berupa pembebasan atau hukuman.
"Sampai saat ini, harus saya katakan, kami berikan kesempatan dan penghormatan kami kepada aparat penegak hukum yang akan berproses nantinya mungkin ke pengadilan hingga menjadi suatu hukuman tetap. Apakah itu bebas? Apakah itu mendapatkan hukuman? Semuanya kami hargai," jelas Paloh.
Paloh juga menegaskan bahwa Partai NasDem tetap memegang prinsip untuk menghormati upaya penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Partai ini bersikeras tidak akan mundur atau gentar di hadapan masalah yang mungkin menerpa.
Baca Juga: Satu per Satu 'Gugur', Menteri NasDem di Kabinet Jokowi Sisa Siti Nurbaya