/photo/2023/11/01/3618149926.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto mempertanyakan adanya beda penanganan antara atribut PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dengan milik Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Pasalnya, ketika baliho Ganjar-Mahfud diturunkan di Bali selama kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi), Selasa, 31 Oktober 2023, hal itu tak berlaku bagi atribut Prabowo-Gibran.
Baliho pasangan capres-cawapres dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) itu dibiarkan saja saat Jokowi melakukan kunjungan kerja serupa. Hasto lalu mempertanyakan alasan di balik perbedaan sikap aparat keamanan di dua tempat tersebut.
"Apa yang terjadi dengan kehadiran Bapak Presiden di Sumatera Barat, dengan yang terjadi di Bali, ternyata dua hal yang sangat kontradiktif," ujar Hasto, dalam jumpa pers di Gedung High End, Jakarta, Rabu, 1 November 2023.
Baca Juga: Pemilu di Indonesia: Mencermati Perjalanan Sejarah Pemilihan Umum
Hasto lantas menyinggung diskriminasi politik menanggapi penanganan atribut PDIP di Bali itu. Terutama ketika Jokowi telah memberikan arahan agar pejabat publik dan ASN tidak memihak calon tertentu di Pilpres 2024.
"Suatu hal yang mendapat respons sangat luas dari masyarakat, terlebih sebelumnya Bapak Presiden mengumpulkan para PJ, ya, dan kemudian memberikan berbagai arahan bahwa seluruh pejabat gubernur dapat menjalankan tugas sebaik-baiknya," tutur Hasto.
"Tapi terjadi kejadian yang menurut kami tidak perlu dilakukan, karena terjadinya politik diskriminasi," ucapnya lagi.
Menurutnya, aksi pencopotan atribut meski hanya sementara tetap saja menunjukkan adanya ketidakadilan. Padahal, kata Hasto, PDIP dan paslon Ganjar-Mahfud sudah sah menjadi bagian dari peserta pemilu di catatan Komisi Pemilihan Umun (KPU).