kievskiy.org

Anies Baswedan Bicara Urgensi Kementerian Perumahan: Ada Urusan Besar yang Lebih Perlu Badan Khusus

Anies Baswedan di talkshow Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) di Jakarta.
Anies Baswedan di talkshow Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) di Jakarta. /Pikiran Rakyat/Boy Darmawan

PIKIRAN RAKYAT - Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan berbicara soal perlu atau tidaknya Indonesia membentuk satu badan atau kementerian yang mengurusi khusus soal perumahan.

Anies hadir dan menjadi pembicara dalam talkshow Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) di Jakarta. Seusai memberikan paparan, seorang peserta rakernas mengajukan diri menjadi penanya untuk meminta pandangan Anies soal pembentukan kementerian khusus terkait perumahan.

"Apakah perlu Kementerian Perumahan? Jadi kami melihat ada satu urusan besar yang sesungguhnya memerlukan badan atau kementerian khusus. Kita belum sampai pada fase kesimpulan apakah ini badan atau kementerian. Apa itu? Perkotaan," kata Anies di Hotel Vertu Harmoni, Jakarta, Jumat, 10 November 2023.

Dalam kacamata Anies, seharusnya terkait perumahan itu merupakan bagian dari masalah perkotaan dan bukan sekadar bagian dari pekerjaan umum. Menurutnya perumahan dan perkotaan itu sebagai satu isu yang sama.

Baca Juga: Kala NasDem Sokong Ahok di Pilkada 2017, Anies: Bertahun-tahun Saya 'Digebukin'

Dia melihat untuk saat ini semestinya negara secara khusus ikut terlibat dalam menangani isu perkotaan tersebut. Hal itu karena jumlah masyarakat tinggal di perkotaan diperkirakan bakal semakin meningkat.

Anies memperkirakan sebanyak 75 persen penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan dalam kurun waktu dua dekade mendatang.

"Nah kami melihat perkotaan, hari ini perlu ditangani khusus oleh negara. Hari ini 56 persen penduduk Indonesia di perkotaan, 10 tahun lagi diperkirakan 66 persen, tahun 2045, 12 tahun berikutnya itu akan terjadi 75 persen dari penduduk Indonesia berada di perkotaan," kata Anies.

"Kami pemerintah negara Republik Indonesia belum memiliki kementerian, badan yang mengurusi perkotaan. Bagaimana kota itu harusnya dikembangkan, bagaimana transportasi di perkotaan itu dikembangkan, bagaimana sistem pengelolaan limbah perkotaan itu diatur, bagaimana energi perumahan itu diatur, bagaimana distribusi energi di perkotaan diatur," ucap Anies.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat