PIKIRAN RAKYAT - Pakar Hukum Tata Negara, Zainal Arifin Mochtar mengungkapkan bahwa saat ini mayoritas masyarakat sedang merasakan buramnya demokrasi di Indonesia.
Zainal menyebut rentetan peristiwa dari pengajuan batas usia capres-cawapres, putusan Mahkamah Konstitusi (MK), pelanggaran etik berat Hakim MK Anwar Usman hingga majunya putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka menjadi potret buram demokrasi saat ini.
Zainal pun mengatakan bahwa peristiwa itu harus menjadi panggilan bagi semua pihak untuk menyelamatkan demokrasi.
"Saya kira kita sudah berhadapan dan selesai pembicaraan kita soal buramnya demokrasi. Nah sekarang adalah musim panggilan untuk menyelamatkan demokrasi," kata Zainal dalam diskusi bertajuk 'Menyelamatkan Demokrasi dari Cengkeraman Oligarki dan Dinasti Politik' di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa 14 November 2023.
Baca Juga: Prabowo-Gibran Naik Bus Listrik Menuju Kantor KPU Ambil Nomor Urut Pilpres, Ini Alasannya
Zainal pun memandang tidak wajar untuk negara seperti Indonesia dengan sistem presidensil, tidak membatasi sedikit pun soal wewenang presiden ketika proses transisi jelang Pemilu. Oleh karena itu dia menyarankan agar, Presiden itu harus dibatasi karena sangat potensial menggunakan kekuasaannya.
"Apalagi, presiden incumbent yang sangat mungkin menggunakan kekuasaannya untuk mendorong calon tertentu untuk menjadi the next presiden," tuturnya.
Tak hanya itu Zainal juga menyebut kekhawatiran penggunaan uang negara secara berlebihan dengan cara memunculkan program-program bantuan langsung tunai atau BLT kepada masyarakat jelang Pemilu.