PIKIRAN RAKYAT - Calon Wakil Presiden RI, Mahfud Md, menyampaikan niatnya untuk mendapatkan akses resmi penanganan permasalahan hukum apabila terpilih sebagai wakil presiden melalui Pemilu 2024.
Mahfud telah berkomunikasi dengan Ganjar Pranowo dan Ketum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, untuk menegaskan keinginannya.
Mahfud menjelaskan, "Kalau saya jadi wapres dan menang, saya minta akses resmi kepada presiden (terpilih) bahwa saya disuruh menangani masalah-masalah ini (hukum), bukan sekadar formalitas. Wapres itu bukan cadangan, wapres itu ya dwitunggal."
Dalam kapasitasnya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud mengakui keterbatasannya dalam menindak secara hukum.
Saat ini, ia hanya dapat menyampaikan kasus-kasus pelanggaran hukum kepada aparat penegak hukum.
Baca Juga: Gibran Rakabuming Tunjuk Emil Dardak dan Arumi Bachsin Jadi Jubir di Pilpres 2024
"Maka dari itu, apabila terpilih sebagai wakil presiden, saya akan memiliki kewenangan instruktif, bukan sekadar koordinatif," tegasnya.
"Saya katakan kepada Bu Mega, Pak Ganjar, dan teman-teman koalisi, saya (cawapres) jangan hanya seremonial saja karena saya sudah tahu dan saya tidak mau," imbuh Mahfud.
Meskipun meminta kewenangan akses penegakan hukum, Mahfud menegaskan bahwa tidak ada maksud untuk bersaing dengan Ganjar Pranowo.