kievskiy.org

Ganjar Pranowo-Mahfud MD Janjikan Digitalisasi Birokrasi untuk Atasi Pelayanan Berbelit-belit

Calon presiden Ganjar Pranowo dan calon wakil presiden Mahfud MD mengambil undian nomor urut pada Rapat Pleno Terbuka Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Capres dan Cawapres Pemilu Tahun 2024 di Gedung KPU, Jakarta pada Selasa, 14 November 2023.
Calon presiden Ganjar Pranowo dan calon wakil presiden Mahfud MD mengambil undian nomor urut pada Rapat Pleno Terbuka Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Capres dan Cawapres Pemilu Tahun 2024 di Gedung KPU, Jakarta pada Selasa, 14 November 2023. /Antara/Galih Pradipta

PIKIRAN RAKYAT - Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud MD, Chiko Hakim, menyebutkan pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD akan menerapkan digitalisasi birokrasi secara merata ketika menang pada Pilpres 2024.

Chiko menyebut digitalisasi birokrasi menjadi hal yang tak terelakkan pada saat ini. "Pergerakan manusia, barang, dan perniagaan yang serba cepat, menuntut pelayanan yang dapat mengimbangi itu semua," kata Chiko, Kamis, 16 November 2023.

Chiko menjelaskan tiga fokus tujuan program tersebut, yakni mengubah paradigma birokrat dalam melayani masyarakat. Menurutnya, selama ini pelayanan birokrasi terhadap kebutuhan masyarakat sangat lamban dan berbelit-belit.

"Dengan digitalisasi, selain tentunya bisa lebih banyak jumlah masyarakat yang terlayani juga menjadi lebih efisien karena mengurangi tatap muka langsung yang tentu memakan waktu dan jangkauan jarak baik itu bagi masyarakat maupun petugas pelayanan. Paradigma baru yang efektif dan efisien akan terwujud," ujarnya.

Baca Juga: Ganjar Pranowo Minta Dibuatkan Lagu oleh Aldi Taher: Ditunggu Lagu Serunya

Tekan korupsi

Chiko mengatakan, lewat digitalisasi birokrasi ini, Ganjar-Mahfud MD juga ingin menekan akan korupsi hingga pada akhirnya bisa ke titik nol. Ia menyebut sistem e-budgeting, e-planning, dan e-procurement yang terintegrasi akan memudahkan pengambilan keputusan.

"Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi pengelolaan sumber daya pemerintah, dan di ujungnya mendukung pencegahan korupsi," katanya.

Selain itu, digitalisasi birokrasi juga mendekatkan jarak antara masyarakat dan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Menurutnya, digitalisasi ini mempermudah alur komunikasi antara yang membutuhkan informasi dan pelayanan dengan si penyedia informasi dan layanan.

"Ini penting karena masyarakat tidak ketinggalan dalam informasi terkini tentang kebijakan, layanan baru, informasi terkait jaminan sosial, kesehatan, pendidikan, pertanahan, perniagaan, dan lain-lain," ujarnya.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat