PIKIRAN RAKYAT - Dugaan adanya pakta integritas untuk memenangkan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 membuka kembali isu yang sempat merebak sebelumnya. Apalagi, pakta integritas tersebut disebut-sebut memuat tanda tangan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua Barat.
Hal itu mengungkit tudingan keterlibatan Badan Intelijen Negara (BIN), serta potensi penyalahgunaan data intelijen dalam Pemilu 2024. Pengamat Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengatakan, data intelijen berpotensi disalahgunakan untuk memenangkan suara di suatu daerah untuk calon tertentu.
Oleh karena itu, lembaga intelijen serta aparat keamanan perlu betul-betul mempertahankan netralitas.
Akan tetapi, Deputi Komunikasi 360 TPN Ganjar-Mahfud, Prabu Revolusi membantah dugaan bahwa tim pemenangan Ganjar Pranowo memiliki kaitan dengan BIN. Dia juga tidak yakin dengan keaslian pakta integritas tersebut.
“Kami tidak pernah mendapatkan data intelijen sama sekali dan semua datanya dari mesin, dari big data yang bisa digunakan oleh siapapun dan calon manapun,” ucapnya, Rabu 15 November 2023.
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) pun memastikan, akan segera menelusuri kebenaran informasi tersebut.
Pakta Integritas Coreng Netralitas ASN
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan bahwa pakta integritas tersebut terbit pada Agustus 2023. Pada saat itu, Ganjar Pranowo belum resmi berstatus Capres.
”Itu bulan Agustus, belum ada calon-calon resmi bahasanya," ujarnya pada Selasa 14 November 2023.
Selain itu, Cawapres Ganjar Pranowo itu juga mengatakan bahwa pakta integritas itu tidak mencoreng netralitas aparatur sipil negara. Dalam pakta integritas yang beredar, Yan Piet Moso selaku Pj Bupati Sorong menyatakan sejumlah poin, antara lain siap mencari dukungan suara minimal 60 persen+1 di Kabupaten Sorong untuk Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.