PIKIRAN RAKYAT - Keputusan Anies Baswedan untuk melakukan kembali PSBB total di DKI Jakarta ternyata memicu berbagai kontroversi.
Gubernur DKI Jakarta ini mendapatkan banyak desakan dari berbagai kalangan mulai dari masyarakat hingga para pejabat politik.
Bahkan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD pun turut mengomentari kebijakan PSBB tersebut.
Baca Juga: Sebar Surat Budi Hartono untuk Jokowi, Peter Gontha Tunjukkan Bukti Itu Asli dari Orang Terkaya RI
Mahfud Md mengatakan persoalan PSBB Jakarta terjadi akibat kesalahan dari tata kata, bukan masalah tata negara.
"Karena ini tata kata, bukan tata negara. Akibatnya kacau kayak begitu," kata Mahfud pada Sabtu 12 September 2020 malam, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari laman Antara.
Menko Polhukam, mengungkapkan jika sejak awal pemerintah pusat tahu bahwa DKI Jakarta akan menerapkan PSBB.
Baca Juga: 5 Perawatan untuk Kulit Kombinasi, Jangan Gunakan Produk Berbahan Alkohol
Namun yang menjadi permasalahan, seolah-olah Jakarta 'menarik rem darurat'.