PIKIRAN RAKYAT - Jika selama ini perekrutan Aparatur Sipil Negara (ASN) dilakukan satu sampai dua tahun sekali, pemerintah akan merancang kebijakan yang berbeda. Nantinya, proses rekrutmen ASN akan digelar setiap tiga bulan sekali.
Kebijakan tersebut pun pada saat ini tengah dirancang oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Jarak yang singkat dari setiap rekrutmen itu mengacu pada tujuh agenda reformasi dan transformasi sesuai Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.
“Pertama, transformasi rekrutmen dan jabatan ASN, jadi ke depan rekrutmen tidak ritual dua atau satu tahunan, karena tiap tiga bulan akan ada rekrutmen ASN,” kata Menpan RB Abdullah Azwar Anas saat membuka RBXperience 2023 di Kabupaten Badung, Bali, Selasa 5 Desember 2023.
Dia mencontohkan kondisi sebelumnya, yaitu pada Januari dilakukan pensiun dan dua tahun kemudian baru dilakukan perekrutan ASN. Maka yang terjadi adalah pengangkatan tenaga honorer.
“Jadi dari sekarang bisa di daftar siapa yang pensiun, kita akan rekrut tiga bulan sekali, kita sedang koordinasi tingkat tinggi dengan kementerian/lembaga, sehingga yang kosong tidak diisi honorer tapi langsung ASN,” tutur Abdullah Azwar Anas.
Perampingan dan Efisiensi
Meski terhitung rutin, perekrutan ASN jumlahnya tidak langsung sebanding dengan jumlah pensiunan. Seperti contoh di tubuh Kemenkeu, jika terdapat 600 orang yang pensiun, hanya 200 orang yang diterima karena tenaga teknis akan dirampingkan dengan digitalisasi.
Itu juga menjadi upaya Kemenpan RB menata tenaga non-ASN atau honorer. Pasalnya, sampai Desember 2024 mereka ditarget menata 2,3 juta tenaga honorer yang tidak dapat ditambah lagi.
Selain itu, Abdullah Azwar Anas akan mengefisienkan struktur lewat perampingan eselon dua. Hal itu dilakukan dengan mengurangi sekitar 1.200 tenaga atau menghemat biaya birokrasi sampai Rp8 triliun.
Sasar Fresh Graduate
Mulai 2024 nanti, Kemenpan RB berencana membuka rekrutmen besar-besaran pada formasi digital yang menyasar lulusan baru. Mereka akan fokus menangani digitalisasi birokrasi, tetapi terbatas pada posisi yang pertumbuhannya positif bukan tenaga teknis.