PIKIRAN RAKYAT - Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM KM UGM) menobatkan Presiden Jokowi sebagai alumni paling memalukan. Jokowi diketahui merupakan alumnus Program Studi S1 di Fakultas Kehutanan UGM angkatan tahun 1980.
Melalui unggahan Instagram, BEM UGM pun menobatkan Jokowi sebagai alumni paling memalukan. Penobatan itu sekaligus dengan penyelenggaraan diskusi publik yang digelar pada Jumat 8 Desember 2023 ini.
"Penyerahan nominasi Alumnus UGM paling memalukan, Mr. Joko Widodo," kata BEM UGM dalam poster yang menampilkan wajah Jokowi.
Terdapat beberapa alasan kenapa BEM UGM menobatkan Jokowi yang telah menjabat selama 2 periode sebagai Presiden menjadi alumni paling memalukan. Mereka pun mengungkapkan berbagai permasalahan yang terjadi di era pemerintahannya sebagai alasan.
Prestasi Pertama: Amblesnya Demokrasi
BEM UGM menyoroti berbagai pemberitaan mengenai permasalahan demokrasi di Bumi Pertiwi. Salah satunya adalah mengenai penurunan demokrasi di Indonesia selama dua tahun terakhir.
Selain itu, ada juga kasus Fatia-Haris yang dinilai memiliki konflik kepentingan tinggi, karena Luhut Binsar Pandjaitan merupakan pejabat publik. Dalam video yang tayang di Youtube, Fatia-Haris menyebut Luhut Binsar Pandjaitan "bermain" dalam bisnis tambang di Intan Jaya, Papua.
Keberatan dengan tudingan tersebut, Luhut Binsar Pandjaitan pun melaporkan keduanya ke polisi atas perkara pencemaran nama baik. Tim kuasa hukum Fatia dan Haris mengatakan bahwa kriminalisasi terhadap kliennya menunjukan bahwa Luhut Binsar Pandjaitan sebagai pejabat publik, alih-alih membuka data kepada publik, justru bersikap antikritik dan menutup informasi.
Kemudian ada juga pernyataan Mahfud MD yang mengatakan bahwa demokrasi di Indonesia belum menyejahterakan rakyat. Terakhir, mengenai Catatan 2 tahun pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin yang dinilai demokrasi perlahan mati di tangan Jokowi.
Prestasi Kedua: Ambruknya Konstitusi
Permasalahan lain yang disorot BEM UGM adalah ambruknya konstitusi di masa pemerintahan Jokowi, terutama menjelang akhir masa jabatannya. Pasalnya, kepercayaan publik ke Mahkamah Konstitusi (MK) di era Jokowi dinilai sudah rusak.
Bahkan, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengatakan bahwa kepercayaan publik terhadap MK sudah sangat rusak. Apalagi, semenjak gugatan mengenai batas usia minimal Capres-Cawapres diputuskan.
MK yang kala itu dipimpin adik ipar Jokowi, Anwar Usman, 'mengabulkan' gugatan mengenai batas usia Capres-Cawapres yang dinilai menjadi karpet merah bagi sang keponakan, Gibran Rakabuming Raka. Pasalnya, mereka menolak batas usia Capres-Cawapres minimal 40 tahun dihapus, tetapi kepala daerah yang pernah memenangkan Pilkada bisa menyalonkan diri meski belum berusia 40 tahun.
Anwar Usman pun dipecat MKMK usai terbukti melanggar kode etik dalam putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia Capres dan Cawapres.
Prestasi Ketiga: Kokohnya Politik Dinasti
BEM UGM menyinggung mengenai Jokowi dan keluarganya yang kini bergelut di dunia politik. Sebut saja Bobby Nasution sang menantu yang menjabat Wali Kota Medan.
Kemudian ada Anwar Usman yang sempat menjabat sebagai Ketua MK. Ada juga Kaesang Pangarep yang kini menjabat sebagai Ketua Umum PSI.
Terakhir ada putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka yang kini menjabat sebagai Wali Kota Solo. Dia juga kini digaet sebagai pendamping Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.
Diskusi Publik dan Mimbar Bebas
BEM UGM pun menggelar Diskusi Publik dan Mimbar Bebas dengan judul 'Rezim Monarki Sang Alumni: Amblesnya Demokrasi, Ambruknya Konstitusi, dan Kokohnya Politik Dinasti' yang akan digelar pada Jumat 8 Desember 2023 sore.
"Situasi demokrasi dan konstitusi negeri ini semakin kacau balau setiap harinya. Hal ini mengancam kehidupan politik bangsa dan memperkokoh politik dinasti," ucap BEM UGM.
"Bagi pekerja adanya problem rendahnya upah dan sistem kerja yang mendindas juga berakar dari adanya regulasi yang tidak berpihak pada kelas pekerja, seperti UU Ciptakerja dan turunannya. Parahnya, aspirasi kelas pekerja tidak pernah mendapatkan ruang yang demokratis," tuturnya menambahkan.
Oleh karena itu, BEM UGM akan menggelar diskusi publik pada Jumat, 8 Desember 2023 pukul 15.30 WIB. Diskusi tersebut akan dihadiri Haris Azhar, Fatia Maulidiyanti, dan Dr. Zainal Arifin Mochtar.***