PIKIRAN RAKYAT - Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD, menilai turunnya indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia dipengaruhi oleh pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui revisi UU KPK pada 2019.
Mahfud MD menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam revisi Undang-Undang KPK. Ia baru dilantik menjadi Menko Polhukam pada Oktober 2019, setelah RUU KPK disahkan pada September 2019.
Ia juga mengaku menjadi pihak yang menginginkan agar RUU KPK itu dibatalkan. “Tidak. Saya tidak ikut (revisi UU KPK). Revisi UU KPK itu disahkan DPR pada September. Sementara saya dilantik menjadi Menteri pada Oktober. Saya termasuk orang yang mengusulkan agar revisi itu dibatalkan,” kata dia dalam keterangannya saat orasi memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia di Kota Bandung pada Sabtu, 9 Desember 2023.
Mahfud MD beranggapan bila UU KPK itu pada akhirnya melemahkan kerja-kerja pemberantasan korupsi. Mahfud menyoroti turunnya skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) karena faktor pelemahan KPK.
Berdasarkan survei Transparansi Internasional, IPK Indonesia pada 2022 turun empat poin menjadi 34 dari skor 0-100. Turunnya IPK Indonesia ini membuat Indonesia berada pada posisi 110 dari 180 negara terkorup.
“Mengapa skor Indonesia turun? Ini dimulai sejak terjadinya pelemahan KPK melalui revisi Undang-undang KPK pada 2019,” ujar dia.
Menurutnya, menaikan satu poin saja dalam IPK cukup susah. "Menaikan satu poin saja susahnya bukan main, lha ini tiba-tiba turun drastis," tuturnya.
Hari Anti Korupsi Sedunia
Penurunan skor IPK itu dinilainya menjadi catatan buruk atas komitmen pemberantasan korupsi. Ia menambahkan, hari Anti Korupsi Sedunia yang diperingati pada Sabtu, 9 Desember 2023, merupakan momentum untuk kembali menggelorakan pemberantasan korupsi.
Korupsi atau pencurian uang rakyat kata dia, bukanlah budaya, melainkan kejahatan. “Kalau korupsi dianggap budaya, bisa dipastikan negara itu akan hancur,” ujar dia.