PIKIRAN RAKYAT - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi kritik yang disampaikan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM KM UGM) terhadap dirinya. Dalam responsnya, Jokowi mengingatkan semua pihak mengenai pentingnya menjaga etika dan sopan santun ketimuran dalam menyampaikan kritik atau pendapat.
"Ya, itu proses demokrasi, boleh-boleh saja (mengkritik); tetapi, perlu saya juga mengingatkan, kita ini ada etika, sopan santun ketimuran," kata Jokowi di Sentiong, Jakarta, Senin 11 Desember 2023.
Sebelumnya, BEM KM UGM menyampaikan kritik melalui spanduk berukuran sekitar 4x3 meter yang dipasang di sebelah utara Bundaran UGM, Yogyakarta, pada Jumat 8 Desember 2023.
Spanduk tersebut menampilkan tulisan berwarna merah dengan isi "Penyerahan Nominasi Alumnus UGM Paling Memalukan," yang disertai gambar wajah Jokowi terbagi menjadi dua sisi, dengan satu sisi menggunakan mahkota raja dan sisi lainnya memakai topi petani.
BEM KM UGM berencana mengirimkan sertifikat 'penobatan' beserta kajian sepanjang 330 halaman kepada Jokowi ke Istana Negara melalui Pos. Ketua BEM UGM, Gielbran Muhammad Noor, menyampaikan sertifikat 'Alumni Paling Memalukan' kepada sosok yang dianggap sebagai 'manipulasi' Jokowi dalam sebuah acara Diskusi Publik dan Mimbar Bebas BEM UGM pada 8 Desember 2023.
Gielbran Muhammad Noor menegaskan bahwa sertifikat dan kajian komprehensif tersebut akan dikirim langsung ke Istana Negara sebagai bentuk protes terhadap Jokowi.
Dalam acara tersebut, BEM UGM juga menyampaikan sejumlah tuntutan, termasuk menuntut adanya iklim demokrasi yang demokratis, konstitusi yang tidak diutak-atik, serta pencabutan legislasi yang dianggap tidak sesuai dengan kehendak rakyat, seperti Ciptaker, UU Kesehatan, dan UU KPK.
Diskusi Publik dan Mimbar Bebas BEM UGM yang dilaksanakan pada 8 Desember 2023 membahas "Rezim Monarki Sang Alumni: Amblesnya Demokrasi, Ambruknya Konstitusi, dan Kokohnya Politik Dinasti." BEM UGM menyatakan keprihatinan terhadap kondisi demokrasi dan konstitusi di Indonesia, yang dianggap semakin kacau balau dan mengancam kehidupan politik bangsa. Diskusi tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh, antara lain Haris Azhar, Fatia Maulidiyanti, dan Dr. Zainal Arifin Mochtar.***