PIKIRAN RAKYAT - Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto dinilai tidak layak mengungkit kembali jasanya dalam pencalonan Anies Baswedan di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta tahun 2017 silam.
Hal itu disampaikan pakar politik dari Universitas Andalas, Padang Asrinaldi. Menurutnya, tak perlu politik balas budi disinggung dalam debat Pilpres perdana, pada Selasa, 12 Desember 2023 kemarin.
"Tidak juga kita katakan bahwa Anies sebagai anak bangsa berutang budi kepada Gerinda, 'kan tidak begitu mestinya," ujar dia, dikutip dari Antara, Kamis, 14 Desember 2023.
Asrinaldi menjelaskan, pada saat Gerindra mengusung Anies di Pilkada 2017, Anies adalah tokoh nonpartai. Anies bukan kader Gerindra, sehingga artinya ia dipilih Prabowo berdasarkan kompetensi yang dimiliki.
Gerindra, imbuhnya, merupakan partai politik yang semestinya punya calon pemimpin mumpuni dari kalangan kader. Namun, fungsi itu akhirnya ditempuh Gerindra dengan pengusungan tokoh eksternal, yaitu Anies Baswedan.
"Ketika Anies diusung itu, jadi utang budi Anies, saya kira itu tidak benar karena partai juga (memang) alat infrastruktur politik negara," kata dia.
Baca Juga: Tak Ada Harapan dari Prabowo-Gibran untuk Tuntaskan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu, Kata KontraS
Momen Prabowo Singgung Pengusungan Anies di DKI
Prabowo Subianto membahas kembali pencalonan Anies Baswedan di Pilgub DKI Jakarta, yang salah satunya bisa terjadi lantaran dukungan dari dia ketika menjawab kritikan Anies soal merosotnya demokrasi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Prabowo menegaskan, Anies terlalu berlebihan sebab mengklaim rakyat sudah nihil kepercayaan kepada negara, terkait proses demokrasi dewasa kini.
Menurutnya, justru Anies bisa terpilih menjadi Gubernur DKI adalah bukti nyata bahwa Jokowi tidak diktaktor dan menjalankan fungsi demokrasi dengan sangat baik.
"Mas Anies, mas Anies. Saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan," kata Prabowo mengawali tanggapannya.
"Mas Anies mengeluh tentang demokrasi dan ditu dan ini. Mas Anies dipilih jadi Gubernur DKI, menghadapi pemerintah yang berkuasa," ujar Prabowo.
"Saya yang mengusung bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi Gubernur. Kalau Jokowi diktator, anda tidak mungkin jadi Gubernur," kata dia, menegaskan. ***