PIKIRAN RAKYAT – Pada debat capres perdana Selasa, 12 Desember 2023 lalu, Anies Baswedan tidak memiliki porsi banyak untuk membahas soal kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Capres nomor urut 1 ini hanya menyinggung kasus HAM yang terjadi baru-baru saja.
Kasus pelanggaran HAM yang disinggung Anies Baswedan adalah soal tewasnya pendukung Prabowo Subianto, Harun Al-Rasyid dalam unjuk rasa penolakan hasil Pilpres 2019. Anies sampai mengajak ayah Harun untuk duduk di podium penonton, dan mengingatkan Prabowo soal kasus tersebut.
Anies Baswedan juga menyoroti kasus penembakan enam anggota Front Pembela Islam (FPI) yang tewas di Tol Jakarta-Cikampek KM 50, tahun 2020 silam. Kasus tersebut masih dipertanyakan karena dinilai banyak kejanggalan.
Dalam visi-misinya, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berjanji memperkuat lembaga HAM nasional. Mereka juga berjanji untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang belum diurus negara.
Baca Juga: Ganjar-Mahfud Janji Bentuk Pengadilan HAM Ad Hoc, Pakar Soroti Dukungan Politik Paslon Nomor 3
Yang paling menjanjikan adalah pemulihan sosial-ekonomi korban pelanggaran HAM. Janji Anies-Muhaimin tersebut dinilai cukup lengkap dari segi kerangka kebijakan untuk mengembalikan hak korban dan keluarga korban.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menilai kerangka kebijakan yang patut disorot adalah bagian penghukuman pelaku lewat proses hukum yang adil, pengungkapan fakta, kompensasi hak korban, dan jaminan ketidakberulangan di masa depan.
Kendati demikian, janji pasangan Anies-Muhaimin masih perlu diuji, demi memperjelas langkah-langkah konkret dalam mewujudkannya.
“Setidaknya dua pasangan calon ini (Ganjar-Mahfud, Anies-Muhaimin) cukup punya komitmen meskipun lagi-lagi harus diuji dengan waktu dan kebijakan konkret di masa depan. Sekarang, tim kampanye mereka, visi-misi mereka, perlu lah mendetilkan apa yang sudah disampaikan dalam debat perdana itu untuk HAM,” ujar Usman, dikutip dari BBC.