kievskiy.org

Cak Imin Tanggapi Soal Temuan PPATK Terkait Transaksi Janggal Pemilu 2024

Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.
Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. /Pikiran Rakyat/Oktaviani

PIKIRAN RAKYAT - Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mendesak agar dilakukan tindak lanjut terkait temuan peningkatan transaksi mencurigakan pada Pemilu 2024.

"Hal-hal seperti itu harus ditindak lanjuti tidak boleh dibiarkan," kata Cak Imin di Bekasi pada Senin, 18 Desember 2023.

Cak Imin yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu berharap agar publik yang menemukan adanya indikasi kecurangan terkait Pilpres untuk melaporkannya kepada Presiden. Ia meyakini sikap objektif Presiden terkait hal tersebut.

"Saya mengingatkan rakyat harus mengawasi, seluruh aparat harus bersikap objektif, adil, tidak memihak.. Kalau ada polisi, kalau ada TNI, kalau ada PPATK yang memihak, kita foto, kita viralkan, kita adukan ke presiden, karena saya yakin presiden akan objektif," kata Cak Imin.

Temuan PPATK

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengungkap adanya transaksi mencurigakan selama masa kampanye Pemilu 2024. Ivan mengatakan kenaikan laporan tersebut mencapai lebih dari 100 persen.

"Bukan indikasi kasus, ya. Kita menemukan memang peningkatan yang masif dari transaksi mencurigakan. Misalnya, terkait dengan pihak-pihak berkontestasi yang kita dapatkan namanya, Daftar Calon Tetap (DCT) itu kita sudah dapat," kata Ivan kepada wartawan pada Kamis, 14 Desember 2023.

"Kenaikan lebih dari 100 persen di transaksi keuangan tunai, di transaksi keuangan mencurigakan segala macam," kata Ivan menambahkan.

Ivan mengatakan bahwa pihaknya telah mengamati adanya kenaikan transaksi mencurigakan sejak Januari 2023. Menurutnya, sejak bulan tersebut laporannya terus mengalami kenaikan.

Lebih jauh, Ivan menyebut bahwa transaksi mencurigakan itu diduga terkait rekening khusus dana kampanye (RKDK) yang digunakan untuk membiayai kampanye. Menurutnya aliran transaksi di RKDK seharusnya bergerak untuk ongkos kampanye. Namun yang terjadi justru RKDK cenderung diam atau flat.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat