kievskiy.org

Anies Baswedan Minta Bukti Ada Ordal di TGUPP DKI Jakarta, Mantan Jubir Tunjukan Bukti Konkret

Capres nomor urut 1 Anies Baswedan (tengah) menyapa para pendukungnya sebelum konsolidasi Tim Pemenangan Anies-Muhaimin (AMIN) di Jakarta pada Kamis, 21 Desember 2023.
Capres nomor urut 1 Anies Baswedan (tengah) menyapa para pendukungnya sebelum konsolidasi Tim Pemenangan Anies-Muhaimin (AMIN) di Jakarta pada Kamis, 21 Desember 2023. /Antara/Aditya Pradana Putra

PIKIRAN RAKYAT - Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, menghadapi tudingan terkait praktik orang dalam (ordal) selama menjabat Gubernur DKI Jakarta. Anies menanggapi kontroversi ini dengan menantang pihak yang menuduhnya agar menunjukkan bukti konkret.

"Ya, tunjukkan aja buktinya!" ujar Anies kepada wartawan usai mengikuti acara Desak Anies di Kafe Pedjuang, Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Selasa, 19 Desember 2023.

Anies menegaskan bahwa setiap tuduhan harus disertai bukti yang jelas. Ia enggan memberikan komentar lebih lanjut terkait polemik ordal dan kembali menegaskan bahwa tanggung jawab memberikan bukti ada pada pihak yang menuduh.

"Semua yang sifatnya tuduhan itu tanggung jawab memberikan bukti, bukan kepada yang dituduh, tapi kepada yang menuduh," tegas Anies.

Baca Juga: Anies Baswedan Tantang Buktikan Tuduhan Ordal saat Jadi Gubernur Jakarta

Mantan Juru Bicara Tunjukan Bukti

Sementara itu, Anggawira, mantan Juru Bicara Anies Baswedan-Sandiaga Uno saat Pilgub 2017, memberikan tanggapan terkait narasi Anies mengenai orang dalam dalam debat Pilpres 2024. Ia menyatakan bahwa pernyataan Anies memiliki multi-interpretasi. Anggawira merinci bahwa narasi Anies terkait ordal ditujukan kepada capres nomor urut 02, Prabowo Subianto, yang mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya.

Menurut Anggawira, konsep 'ordal' juga terlihat dalam penempatan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dan jabatan di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI pada masa kepemimpinan Anies sebagai Gubernur Jakarta.

"Sebelumnya dari pemerintah, DPRD, partai politik, fraksi yang di DPRD kan sudah mengkritisi (TGUPP dan BUMD DKI). Soal biaya terlalu mahal, jumlahnya terlalu besar, dan bertabrakan dengan ASN yang ada di Pemprov DKI," ungkap Anggawira.

Anggawira menambahkan bahwa saat ini TGUPP dan BUMD DKI, yang merupakan hasil kebijakan Anies, sudah dibubarkan setelah Heru Budi Hartono menggantikan posisinya sebagai Penjabat Gubernur Jakarta.

"Buktinya sekarang saja dibubarkan dengan alasan efisiensi dan tidak ada dampak langsung secara konkret," kata Anggawira.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat