PIKIRAN RAKYAT - Pengamat hubungan internasional, Teuku Rezasyah mengatakan bahwa data pertahanan Indonesia tidak bisa sembarangan dibuka ke publik. Oleh karena itu, Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) juga memiliki kewajiban untuk menjaganya meski didesak selama Debat Capres pada Minggu 7 Januari 2024 malam.
Dia mengatakan, Prabowo Subianto tak bisa sembarangan membuka data Kementerian Pertahanan (Kemhan) kepada publik. Pasalnya, ada data yang bersifat konfidensial.
"Pak Prabowo pasti punya data. Beliau sangat tegas menafsirkan data itu konfidensial," ucap Teuku Rezasyah di Jakarta, Senin 8 Januari 2024.
"Sebenarnya, beliau bisa saja mengatakan data itu bisa dibagi dua, mana yang konfidensial untuk umum dan mana yang harus terbuka dalam negeri," ujarnya menambahkan.
Data konfidensial adalah data yang bersifat rahasia dan hanya boleh diakses oleh orang-orang tertentu dengan kepentingan untuk mengaksesnya. Data konfidensial juga hanya dapat dibuka oleh orang-orang tersumpah serta memiliki kompetensi dan keahlian untuk mengelola data tersebut.
"Betul, enggak bisa (sembarangan). Orang tersebut harus tersumpah untuk membaca data itu dan tidak semua orang Kemhan bisa membaca data (konfidensial), dan menhan juga tersumpah untuk tidak membuka data itu ke kalangan umum," kata Teuku Rezasyah.
Prabowo 'Didesak' Buka Data Pertahanan
Pada saat Debat Ketiga Capres Pemilu 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu 7 Januari 2024 malam, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendesak Prabowo Subianto untuk membuka data terkait pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan beberapa kebijakan lain di Kemhan.
Dalam debat ketiga dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri tersebut, beberapa kebijakan pertahanan Prabowo Subianto menjadi sasaran kritik kedua lawannya.
Selama debat, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan beberapa kali mengkritik kebijakan pengadaan alutsista oleh Prabowo Subianto. Keduanya juga kompak mengkritik proses perencanaan pertahanan Kemhan hingga masalah kesejahteraan prajurit TNI.