PIKIRAN RAKYAT - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Nusron Wahid menanggapi isu pemakzulan Presiden Jokowi yang beberapa waktu lalu sempat mencuat diiringi munculnya petisi.
Kala itu sekelompok masyarakat sipil yang dipimpin aktivis 98, Faizal Assegaf dan beranggotakan Marwan Batubara, Syukri Fadholi, dan seorang purnawirawan jenderal TNI menemui Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam Jakarta pada 9 Januari 2024.
Dalam hal ini, mereka membuat aduan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan Presiden Joko Widodo seperti kasus nepotisme di MK serta pelemahan KPK.
Meski sejumlah tokoh yang tergabung dalam gerakan Petisi 100 Penegak Daulat Rakyat itu mendatangi Menkopolhukam, Nusron yakin bila Mahfud tidak terlibat dalam kisruh pemakzulan tersebut.
Baca Juga: Skandal Pemalsuan Uji Tabrak Berlanjut, Izin Daihatsu Gran Max di Jepang Dicabut
Hematnya, Mahfud MD adalah sosok yang konsisten berjalan di koridor konstitusi sehingga ketika tidak ada pelanggaran yang terbukti di mata hukum, maka upaya-upaya melengserkan presiden tak akan digaungkan.
"Dia selalu berdiri di atas koridor konstitusi, karena isu pemakzulan itu sama saja pengingkaran atas konstitusi, apalagi kalau pemakzulan-nya itu, Presiden tidak terbukti melanggar undang-undang dasar," ujar Nurson, di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta, Selasa, 17 Januari 2024.
Enggan Suudzon Mahfud MD Terlibat
Dalam keterangannya, Sekretaris TKN Prabowo-Gibran beranggapan bila saat ditemui di kantornya, Mahfud sendiri tidak tahu menahu soal topik apa yang akan dibicarakan oleh sejumlah tokoh yang tergabung dalam gerakan Petisi 100 Penegak Daulat Rakyat.
"Mungkin Pak Mahfud tidak tahu ternyata diskusi-nya akan mengarah pada pemakzulan, saya masih khusnuzon (berbaik sangka, red.) pada Pak Mahfud," katanya.