kievskiy.org

Anies Komitmen Beri Perlindungan untuk Perempuan: Ketika Ada Masalah Tak Disalahkan, tapi Dilindungi

Capres nomor urut 1, Anies Baswedan menyampaikan pandangannya saat debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu, 7 Januari 2024.
Capres nomor urut 1, Anies Baswedan menyampaikan pandangannya saat debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu, 7 Januari 2024. /Antara/Aditya Pradana Putra

PIKIRAN RAKYAT - Capres nomor urut 1 Anies Baswedan berkomitmen bahwa negara akan memberikan upaya perlindungan kepada perempuan, apabila ia menang dalam Pilpres 2024. Negara harus turun tangan dengan menghadirkan program-program terkait hal tersebut. 

Menurutnya, program itu harus mencakup pencegahan, respons cepat, penanganan hingga rehabilitasi. Mengingat, permasalahan yang dialami perempuan terlihat bak berada di dalam kondisi puncak gunung es, tetapi nyatanya tak sebanding.  

Anies Baswedan pun menyinggung soal data sebuah lembaga bantuan hukum yang menunjukkan bahwa dari 200 perempuan yang mengalami kekerasan, hanya empat yang bisa melaporkannya. 

"Intinya adalah kami ingin ada keseriusan di bidang ini supaya semua perempuan merasakan perlindungan. Ketika ada masalah tidak justru disalahkan, justru dilindungi, itu prinsipnya," katanya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara, Jumat, 19 Januari 2024. 

Baca Juga: Sri Mulyani Diisukan Akan Keluar Kabinet, Ganjar: Andai Terjadi, Pasti Ada Sesuatu

Anies Soal Kebijakan untuk Ibu Hamil

Anies Baswedan berjanji bahwa ia akan membuat kebijakan yang berpihak pada ibu hamil untuk menyelamatkan bayi dalam kandungan. Mengingat bahwa bayi dalam kandungan, kata Anies Baswedan, merupakan calon warga negara Indonesia.

Oleh karena itu, negara harus memberikan perlindungan terhadap ibu hamil, terlepas dari apa pun statusnya, apakah mereka mengalami ketidakjelasan dalam administrasi kependudukannya, kondisi sosial, atau pun agama. 

"Kalau ibu hamil, KTP apa pun, kondisi sosial agama apa pun, negara harus membantu apa yang dibutuhkan karena kita sedang menyelamatkan bayi di dalam kandungannya," ujarnya. 

Kebijakan perlindungan untuk ibu hamil itu dinilai harus ditangani oleh daerah dengan panduan dari pemerintah pusat.

"Ini concern kami, saya pernah di pemerintahan daerah, dan kita tidak ditegur dalam urusan-urusan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil. Pelayanan kesehatan untuk anak usia dini, tidak. Kami ditegur pemerintah pusat kalau belanjanya belum habis, kita ditegur kalau uangnya mampir di bank. Akan tetapi, kita tidak ditegur untuk isu-isu kesra," ucapnya. 

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat