PIKIRAN RAKYAT - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak tanggapi pernyataan Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD di Debat Keempat Pilpres 2024.
Dalam sesi tanya jawab, Mahfud menyinggung masalah tambang ilegal yang kemungkinan sulit ditangani karena dugaan backing atau sokongan dari aparat.
“‘Cabut saja IUP-nya’, nah itu masalahnya. Mencabut IUP itu banyak mafianya, banyak mafianya. Saya sudah mengirim tim ke lapangan, ditolak, sudah putusan Mahkamah Agung. Itu begitu. Bahkan KPK seminggu lalu mengatakan untuk pertambangan di Indonesia itu banyak sekali yang ilegal dan itu di-backing oleh aparat-aparat dan pejabat. Itu masalahnya,” kata Mahfud.
Terkait hal ini, Maruli menilai pernyataan Mahfud belum lengkap hingga dapat menimbulkan perbantahan.
Baca Juga: Dewan Pengawas dan Direksi Perumda Pasar Juara Kota Bandung Masih Sepi Peminat
Pasalnya dalam keterangan yang dimaksud, Mahfud tidak menyebutkan apakah aparat yang diduga terlibat berasal dari lingkungan militer atau justru aparatur sipil negara.
“Aparat bisa juga aparatur sipil, ya, belum lengkap itu,” kata Maruli saat konferensi pers di Mabesad, Jakarta Pusat, Senin.
“Jadi, ya saya bilang begitu, aparat itu yang mana?” ujarnya.
Implikasi Aspek Viral dan Pelanggaran
Maruli meyakini TNI AD telah menerapkan asas hukum sehingga dari pihaknya tidak berani melakukan sesuatu yang melanggar seperti menyokong urusan ilegal di bidang pertambangan.