PIKIRAN RAKYAT - Presiden Jokowi (Joko Widodo) menyatakan bahwa Presiden dibolehkan melakukan kampanye saat pemilu. Menurutnya, kegiatan kampanye merupakan hak demokrasi dan hak politik setiap orang termasuk kepala negara dan menteri.
Selain itu, Jokowi menegaskan bahwa Presiden juga boleh berpihak kepada pasangan calon tertentu yang tengah mengikuti kontestasi politik. Asalkan, kata dia, saat melakukan kampanye tidak menggunakan fasilitas negara.
“Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja. Yang penting, Presiden itu boleh, lho, kampanye. Presiden itu boleh, lho, memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara,” kata Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim, Jakarta Timur, Rabu, 24 Januari 2024.
Selain itu, Jokowi menekankan, Presiden dan menteri merupakan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Sehingga, kata dia, presiden dan menteri boleh berkampanye.
“Kita ini, kan, pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masak gini enggak boleh, berpolitik enggak boleh. Boleh. Menteri juga boleh,” tuturnya.
Ketika ditanya soal potensi konflik kepentingan lantaran Presiden dan menteri berkampanye, Jokowi tak menjawab secara gamblang. Dia hanya menegaskan bahwa fasilitas negara tidak boleh digunakan untuk kampanye.
“Itu saja, yang mengatur hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara,” ujar Jokowi.
Sementara itu, saat ditanya apakah dirinya memihak atau tidak kepada salah satu pasangan calon kontestan Pilpres 2024, Jokowi justru mengembalikan pertanyaan tersebut kepada wartawan. “Itu yang saya mau tanya, memihak ndak?” kata Jokowi.***