PIKIRAN RAKYAT - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut seorang presiden dan menteri boleh ikut berkampanye dan memihak dalam Pilpres 2024, asal tak menafaatkan fasilitas negara dalam urusan tersebut. Menanggapi hal itu, Sekjen DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni pun setuju.
Ia menilai presiden dan menteri yang juga merupakan warga negara itu memiliki hak politik untuk mendukung pasangan capres dan cawapres tertentu. Oleh karena itu, Antoni menilai keberpihakan seorang presiden bukan lah sebuah dosa.
"Pak Jokowi benar. Presiden dan menteri sebagai tokoh publik adalah warga negara yang punya hak politik untuk mendukung capres dan parpol yang ia suka. Pagarnya adalah tidak mempergunakan fasilitas publik untuk kampanye. Keberpihakan presiden terhadap capres dan parpol bukan sebuah dosa," katanyanya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara, Rabu, 24 Januari 2024.
Pernyataan Jokowi itu, kata Raja, seharusnya ditindaklanjuti dengan pernyataan dukungan secara terbuka untuk paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming.
Baca Juga: Erick Thohir Pertemukan Prabowo dengan Pengusaha Kelas Kakap, Peluang Menang Satu Putaran Besar
"Saya kira pernyataan Pak Jokowi ini idealnya beliau follow up dengan memberikan dukungan terbuka kepada pasangan calon (presiden dan wakil presiden) nomor (urut) 2 dan parpol nomor 15, PSI, partai Jokowi. Tidak masalah, tidak berdosa memberikan dukungan politik," ujarnya.
Singgung Megawati Soekarnoputri
Terkait dengan pernyataan Jokowi, Raja pun sempat menyinggung soal apa yang terjadi ketika Pemilu 2004. Saat itu, Megawati Soekarnoputri yang masih menduduki kursi presiden tetap melenggang maju sebagai capres dan berkampanye keliling Indonesia.
Ia menilai hal itu tak menjadi masalah lantaran Megawati Soekarnoputri bisa membedakan urusan presiden dan kampanye capres.
"Tidak ada masalah. Ibu Megawati sebagai tokoh politik ketika itu bisa membedakan dengan baik kapan berlaku sebagai presiden, calon presiden, dan ketua umum partai. Ibu Mega saat itu, tampaknya, berhasil tidak mempergunakan fasilitas dan uang negara untuk kampanye," ucapnya.
Raja menyebutkan bahwa hal serupa juga terjadi di negara lain. Ia mencontohkan mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama yang memberikan dukungan sekaligus mengkampanyekan Hillary Clinton sebagai capres dari Partai Demokrat.