PIKIRAN RAKYAT - Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang presiden boleh memihak dan berkampanye mendapat respons dari politikus Partai NasDem, Ahmad Sahroni.
Menurutnya, pernyataan Jokowi merupakan sebuah kejujuran yang patut diapresiasi.
"Saya mengapresiasi kejujuran presiden dalam mengungkapkan hal ini, di mana presiden dan para menteri, boleh berpihak dalam perhelatan Pemilu 2024. Sudah clear berarti," katanya, dikutip pada Rabu, 24 Januari 2024.
Selain itu, kata dia, pernyataan itu sekaligus memperlihatkan keberpihakan Jokowi kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang mana.
"Selama ini publik telah dibuat bingung oleh sikap presiden dan para menteri. Di satu sisi presiden mengatakan akan netral, enggak cawe-cawe. Namun, di sisi yang lain kita bisa dipungkiri, beliau memperlihatkan kecenderungan keberpihakan," tuturnya.
Sahroni pun mengingatkan pejabat tidak boleh menggunakan fasilitas negara, tapi para praktiknya posisi presiden akan sulut kampanye tanpa fasilitas negara.
"Saya juga sepakat fasilitas negara tidak boleh dipakai oleh pejabat negara untuk berkampanye. Walaupun dalam praktiknya, ketika bergerak, agak sulit juga kalau (presiden) tidak memakai fasilitas negara. Karena beliau kan presiden, sudah pasti ada fasilitas negara yang menempel pada beliau," tuturnya.
Presiden Jokowi mengatakan, tidak ada aturan yang melarang pejabat negara untuk memihak dan berkampanye mendukung salah satu pasangan calon tertentu di Pemilu 2024.
Hal itu dia sampaikan saat menanggapi pernyataan Menko Polhukam Mahfud Md soal banyaknya menteri di kabinet Jokowi yang secara terang mendukung kandidat tertentu meski bukan bagian dari tim sukses.