PIKIRAN RAKYAT - Juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Chico Haki mengatakan pihaknya tak ambil pusing soal pernyataan dan sikap terbaru Presiden Joko Widodo (Jokowi), mengenai keberpihakan dan niat berkampanye untuk jagoan Pilpresnya.
Chico mengatakan, peraturan perundangan di Indonesia sejatinya memang membolehkan Presiden RI dan para menteri untuk punya kecenderungan pilihan serta ikut kampanye aktif dalam pemilu.
Namun, dia juga mengingatkan, bahwa hal ini besar kemungkinan menjadi bumerang bagi Jokowi. Menurutnya, narasi nepotisme di kalangan publik akan semakin kencang dan liar digaungkan.
"Terkait pernyataan presiden mengenai bolehnya seorang presiden berkampanye dan memihak terhadap salah satu pasangan calon, saya rasa memang secara undang-undang itu diperbolehkan," kata Chico dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 24 Januari 2024.
"Tentunya ada semacam etika dan anggapan masyarakat tentang nepotisme dan lain-lain yang tentunya akan semakin kental apabila presiden mengkampanyekan salah satu paslon yang kebetulan di situ ada putra kandungnya," ucap dia lagi.
Adapun, aturan yang membolehkan presiden bersikap demikian tertuang dalam Pasal 299 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Kemudian dalam Pasal 281 UU Pemilu, dikatakan bahwa selama melaksanakan kampanye, presiden dan wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota wajib menjalani cuti di luar tanggungan negara.
Baca Juga: Jokowi Kirim Anggrek Ungu, dan Mawar Putih ke Megawati: Biasa Saja
Jokowi Tegaskan Presiden Boleh Berpihak dan Berkampanye
Presiden Jokowi menegaskan bahwa presiden maupun menteri berhak berpihak dan ikut kampanye pemilu, asalkan tidak memanfaatkan fasilitas negara.