/photo/2024/01/10/815961841.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengaku tidak terkejut ketika mendengar pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut presiden dan menteri boleh berkampanye serta memihak pasangan calon (paslon) tertentu di pilpres. Menurutnya, PDIP sudah memprediksi bahwa Jokowi akan menyampaikan pernyataan tersebut.
“Sudah diprediksi lama (pernyataan Jokowi),” kata Hasto kepada wartawan usai menghadiri pentas budaya Butet Kartaredjasa di Taman Budaya Yogyakarta, Rabu, 24 Januari 2024, malam.
Meskipun tidak kaget dengan pernyataan Jokowi, Hasto menuturkan, sebenarnya PDIP berharap Jokowi bisa menjalankan legacy (warisan) sebagai pemimpin nasional dengan memastikan proses pemilu berjalan demokratis dan akuntabel.
“Sebelumnya kami berdoa, berharap bahwa beliau (Jokowi) dapat menjalankan legacy-nya sebagai pemimpin karena pemimpin itu juga diukur bagaimana menyiapkan suksesornya melalui suatu proses yang demokratis, melalui suatu proses yang akuntabel, di mana rakyat bisa menyampaikan pilihannya secara bebas,” ujar Hasto.
Ketika ditanya apakah Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri telah memberikan respon terkait pernyataan Jokowi, Hasto menyebut Megawati selalu berkontemplasi mendengarkan suara rakyat.
“Berkontemplasi mendengarkan suara rakyat dan memberikan direction kepada seluruh tim pemenangan Ganjar-Mahfud, juga kepada anak-anak beliau mulai dari anak ranting, DPC, DPD, dan DPW simpatisan dan kader PDIP untuk pada koridor kerakyatan bergerak turun ke bawah. Suara itu dari rakyat, bukan dari elite,” tutur Hasto.
Jokowi: Presiden Boleh Kampanye, Boleh Memihak
Sebelumnya, Jokowi menyatakan bahwa Presiden diperbolehkan melakukan kampanye saat pemilu. Menurutnya, kegiatan kampanye merupakan hak demokrasi dan hak politik setiap orang termasuk kepala negara dan menteri.
Selain itu, Jokowi menegaskan seorang Presiden juga boleh berpihak kepada pasangan calon tertentu yang tengah mengikuti kontestasi politik. Asalkan, kata dia, saat melakukan kampanye tidak menggunakan fasilitas negara.
“Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja. Yang penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara,” kata Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim, Jakarta Timur, Rabu, 24 Januari 2024.