kievskiy.org

Zulkifli Hasan Bagi-bagi Bansos Atas Nama Jokowi, Bisa Menular ke Menteri Lain?

Ketum PAN sekaligus Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (tengah) berdialog dengan peserta saat menghadiri pembukaan Rakernas Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia di Semarang, Jawa Tengah pada Selasa, 19 Desember 2023.
Ketum PAN sekaligus Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (tengah) berdialog dengan peserta saat menghadiri pembukaan Rakernas Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia di Semarang, Jawa Tengah pada Selasa, 19 Desember 2023. /Antara/Makna Zaezar

PIKIRAN RAKYAT – Menteri Perdagangan (Mendag) yang juga Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan disorot saat menghadiri acara kampanye. Pasalnya, Zulhas secara gamblang menyebut bantuan sosial (bansos) yang didapat rakyat saat kampanye tersebut adalah dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Zulhas menambahkan jika masyarakat tidak mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming di Pilpres 2024 maka tidak akan mendapatkan bantuan. Hal itu dilakukan Zulhas di Kendal, Jawa Tengah 26 Desember 2023 lalu.

Tentu hal itu sesat dan salah kaprah, pasalnya bansos yang diberikan ke rakyat murni dari uang negara dan dari program negara. Saat ini sejumlah pihak mengusulkan program bansos dihentikan sementara waktu untuk menghindari kecurangan Pemilu 2024.

Sikap sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju Jilid II yang secara gamblang mendukung paslon 02, dan pernyataan Jokowi soal boleh memihak di Pemilu 2024 membuat masyarakat geram. Sejumlah pakar menilai hal itu adalah perpaduan yang sangat buruk.

Baca Juga: Pidato Allan Nairn di Aksi Kamisan: Prabowo Harus Diadili karena Membunuh Warga Sipil

“Sebelum Jokowi menyatakan itu saja, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sudah ikut membagikan bantuan sosial, apa urusannya dia bagikan bansos? Lalu dia menyatakan ‘bansos dari Jokowi’ dan ‘kalau mau bansos lanjut pilih Prabowo’ itu kan kesalahan,” ujar Fadli Ramadhanil, Manajer Program Perhimpunan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Fadli khawatir sikap Zulhas dan Jokowi itu bisa menular ke Menteri lain. Kemungkinan yang akan terjadi adalah para Menteri akan memanfaatkan program dan fasilitas negara untuk berkampanye dan memenangkan paslon tertentu.

“Kalau sudah ada pernyataan seperti ini, jangan-jangan nanti semua Menteri secara terbuka melakukan aktivitas kampanye, memanfaatkan program, memanfatkan fasilitas, memanfaatkan sumber dana untuk kepentingan pasangan calon presiden tertentu,” kata Fadli menambahkan.

Perludem telah mendesak Jokowi untuk mencabut pernyataan soal presiden dan menterinya bisa memihak salah satu paslon. Hal itu dinilai sangat tidak adil dan tidak etis.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat