kievskiy.org

Megawati Larang Menteri PDIP Mundur, Hasto Sebut Demi Kepentingan Rakyat

Megawati.
Megawati. /YouTube/PDI P

PIKIRAN RAKYAT - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, meminta para menteri dari partainya untuk tidak mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Instruksi ini ditegaskan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly, yang juga merupakan politikus PDIP.

Instruksi Megawati disampaikan melalui Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, yang mengatakan bahwa para menteri PDIP dilarang mundur dari kabinet Presiden Jokowi, meskipun ada perbedaan sikap politik antara PDIP dan pemerintah saat ini.

"Ya kalau sudah pak Sekjen (PDIP) yang bilang kan sudah arahan partai, kita menuruti apa saja," ujar Yasonna usai Upacara Hari Bhakti Imigrasi ke-74 di Jakarta, Jumat.

Sebelumnya, Hasto Kristiyanto menyampaikan bahwa ada beberapa menteri dari PDIP yang awalnya siap untuk mundur dari Kabinet Indonesia Maju, terkait dengan situasi politik di tengah Pemilu 2024. Namun, Megawati menginstruksikan agar para kader PDIP tetap bertahan di kabinet, mengkhawatirkan adanya gangguan terhadap stabilitas pemerintahan.

"Jadi meskipun ada yang pernah mengatakan 'kami siap angkat koper', tapi buat ibu (Megawati) stabilitas pemerintahan itu kan sangat penting," kata Hasto.

Hasto menekankan bahwa Megawati ingin para menteri dari PDIP tetap fokus pada kepentingan bangsa dan negara. Meskipun terdapat kontestasi Pemilu, Megawati menginginkan agar kinerja menteri tidak terganggu, dan mereka tetap bertanggung jawab kepada rakyat, bangsa, dan negara sebagai pembantu Presiden.

"Karena ujung-ujungnya kan rakyat. Pemilu itu kan sudah biasa kita ikuti, setiap lima tahun. Sehingga yang penting adalah bagaimana meningkatkan kualitas Pemilu itu," ungkap Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa kepentingan rakyat akan selalu diutamakan.

Mahfud MD Berencana Mundur

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, berencana untuk mundur dari jabatannya dan menunggu momen yang tepat. Keputusan ini diambil atas komitmennya sebagai calon wakil presiden yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), mendampingi calon presiden Ganjar Pranowo.

Rencana Mahfud untuk mundur dari kabinet disampaikan dalam acara "Tabrak Prof!" di Semarang, Jawa Tengah. Mahfud mengungkapkan bahwa keputusan ini juga diambil untuk menghindari konflik kepentingan, selain dari komitmennya pada kontestasi politik bersama Ganjar Pranowo.

Sebelumnya, Mahfud menjelaskan bahwa ia awalnya memutuskan untuk tidak mundur dari kabinet untuk menunjukkan etika yang baik sebagai pejabat negara. Meski ikut berkontestasi sebagai calon wakil presiden, Mahfud menyatakan tidak pernah memanfaatkan kekuasaan dan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat