PIKIRAN RAKYAT - Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi, menegaskan bahwa beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang didistribusikan oleh Bulog dikemas tanpa atribut capres apapun. Pernyataan ini dilontarkan sebagai respons terhadap temuan beberapa kemasan beras SPHP yang ditempel stiker salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.
"Bulog mengemas dan mendistribusikan beras SPHP tanpa atribut apapun kecuali atribut Bulog dan Badan Pangan Nasional," kata Bayu Krisnamurthi seperti dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Senin.
Program SPHP merupakan inisiatif pemerintah yang dilaksanakan oleh Badan Pangan Nasional dan diterapkan oleh Bulog untuk menjaga stabilitas harga beras. Dalam distribusinya, Bulog bekerja sama dengan berbagai jaringan distributor, baik ritel modern maupun pasar tradisional, untuk memastikan ketersediaan beras SPHP diakses dengan mudah oleh masyarakat.
“Sehingga, program stabilisasi harga beras dapat terlaksana secara masif dalam rangka menjaga stabilitas harga beras,” ucapnya.
Bayu Krisnamurthi menegaskan bahwa setelah beras SPHP beredar di masyarakat, Bulog tidak memiliki wewenang lagi untuk mengatur atau memantau penggunaannya. Meskipun adanya temuan stiker paslon capres-cawapres pada beberapa kemasan beras, Bulog dan Badan Pangan Nasional membantah keterlibatan mereka dalam menempelkan stiker tersebut.
“Itu tentu saja tidak mungkin yang mengerjakan adalah Badan Pangan Nasional atau Bulog, karena kami kan bagian dari negara dan hanya fokus kerja keras menyiapkan dan mengatasi pangan yang defisit,” ujarnya.
Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, menegaskan bahwa SPHP merupakan bantuan pangan yang disiapkan oleh negara dan menggunakan anggaran negara. Ia menegaskan bahwa Badan Pangan Nasional dan Bulog hanya bertanggung jawab atas persiapan dan penanganan pangan yang defisit.
Realisasi penyaluran beras SPHP pada tahun 2023 mencapai 1,196 juta ton, melebihi target 1,085 juta ton atau mencapai 110,30 persen. Untuk tahun 2024, secara nasional, SPHP beras ditargetkan mencapai 1,2 juta ton, dengan upaya untuk mencapai 200 ribu ton setiap bulan pada periode Januari-Maret.***