PIKIRAN RAKYAT - Jubir Gus Dur, Adhie M Massardi melihat apa yang terjadi di era Jokowi memiliki pola serupa dengan apa yang terjadi pada era Soekarno dan Soeharto. Petinggi NU banyak yang berpihak pada kubu penguasa, tetapi tak pernah mengajak warga Nahdliyin untuk berpihak ke Paslon yang sama.
Beberapa waktu lalu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH. Yahya Cholil Staquf telah meminta agar organisasi Islam terbesar di Indonesia itu tidak ditarik ke wilayah politik. Meski, belakangan terlihat beberapa pengurusnya condong kepada Paslon Nomor Urut 2, Prabowo Gibran.
Tidak hanya itu, Profesor Nadirsyah juga pernah menyatakan bahwa pengurus wilayah dan daerah NU diarahkan untuk mendukung Pasangan Calon (Paslon) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tersebut.
"Saya melihat apa yang dilakukan oleh Yahya, oleh Saifullah Yusuf, oleh Khofifah, saya merasakan itu atmosfer yang pernah disampaikan oleh Gus Dur. Ini yang dilawan itu monster, jadi harus diikuti sampai saatnya nanti mengetahui titik lemahnya, dia akan berbalik," ucapnya, Selasa 30 Januari 2024.
"Itu sebabnya di acara muslimat tempo hari di Senayan itu, Khofifah juga tidak menyerukan muslimat untuk ikut Paslon tertentu. Yahya juga tidak mengistruksikan Nahdliyin untuk ikut paslon tertentu," ujar Adhie Massardi menambahkan.
Oleh karena itu, dia percaya bahwa NU tetap satu apapun yang terjadi. Konflik-konflik di elite politik itu tidak akan berpengaruh kepada NU, seperti bagaimana sejarah membuktikan.
"Saya paham, Yahya mengendalikan NU yang organisasi besar ini kalau melawan monster yang enggak bisa dilawan bisa hancur itu. Jangankan PBNU yang ormas biasa, partai politik aja enggak berani, takut," kata Adhie Massardi.
"Kurang apa kuatnya sih Megawati? enggak berkutik. Jadi saya yakin ini bagian dari strategi mereka untuk menyelamatkan diri dan menyelamatkan organisasi agar tidak diobok-obok," tuturnya menambahkan.
Tak Bisa Disatukan dengan Komunis oleh Soekarno
Adhie Massardi menceritakan bagaimana Nahdlatul Ulama (NU) tidak goyah oleh politik. Bahkan, hal itu terjadi sejak era pemerintahan Presiden Soekarno.