PIKIRAN RAKYAT - Polda Metro Jaya akan mengusut lebih lanjut kericuhan yang terjadi saat demonstrasi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di depan Gedung DPR RI pada Rabu, 31 Januari 2024. Kapolda Metro Jaya, Irjen. Pol. Karyoto, memastikan bahwa pihak kepolisian telah mendokumentasikan kejadian tersebut dan akan melakukan penyelidikan dengan hati-hati.
"Ya, pasti (diselidiki), kita punya dokumentasi. Tapi kan pelan-pelan ya," tegas Kapolda Metro Jaya pada Rabu, 31 Januari 2024.
Hingga saat ini, belum ada penangkapan terhadap peserta unjuk rasa yang terlibat dalam kericuhan tersebut. Meski demikian, Kapolda Metro Jaya menduga bahwa mereka telah mempersiapkan alat untuk melakukan perusakan.
"Ya, sampai saat ini tidak ada, belum ada (yang ditangkap). Nanti memungkinkan kita melihat kerusakan kita minta pertanggungjawaban," ungkap Irjen Pol. Karyoto.
Dalam penanganan demonstrasi tersebut, anggota kepolisian juga melakukan razia untuk mencegah aksi yang dapat menyebabkan kerusuhan.
"Memang dari kemarin anggota kami sudah razia sudah dapatkan banyak sekali, lebih dari 30, karena kalau ban dibakar 30 biji bisa dibayangkan asap hitam seolah-olah nanti membuat kekacauan," tambah Kapolda Metro Jaya.
Baca Juga: Apdesi Pangandaran Dukung Pemerintah Ambil Pinjaman Jangka Panjang untuk Tutupi Defisit
Meskipun massa melempari polisi dengan botol dan batu, tidak ada laporan tentang anggota kepolisian yang terluka. Massa sempat memblokade ruas Tol Dalam Kota, namun polisi berhasil mendorong mereka mundur dan mengembalikan akses tol dalam kota ke kondisi normal.
Massa akhirnya membubarkan diri setelah perwakilan mereka dijanjikan pertemuan dengan pimpinan DPR untuk membahas tuntutan yang mereka sampaikan. Polda Metro Jaya berkomitmen untuk mengambil tindakan tegas terhadap pelaku perusakan dan kericuhan dalam aksi demonstrasi tersebut.
Sebelumnya, aksi unjuk rasa yang digelar oleh massa Apdesi di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 31 Januari 2024, berakhir ricuh. Massa Apdesi menuntut pengesahan Revisi Undang-Undang (RUU) Desa, dan mereka memaksa masuk ke dalam kompleks parlemen untuk menemui anggota DPR.