/photo/2020/09/04/1191054761.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Tugas utama Pemerintah adalah menjaga keselamatan warga negara. Pemerintah harus mendengar usulan ormas NU, Muhamadiyah, Alwasliyah dan beberapa komponen masyarakat lain terkait penundaan pilkada serentak tanggal 9 Desember 2020.
Ketua Majelis Hikmah KITA Banten, Kiai Roni Tobaroni melalui siaran pers, Rabu 23 September 2020 menyebut Presiden Jokowi harus sensitif terhadap usulan yg disampaikan ormas-ormas besar tersebut.
KITA, (Kerapatan Indonesia Tanah Air) adalah koalisi Independen yang dideklarasikan 75 perwakilan organ Relawan, Tokoh Lintas agama dan Profesi pada tanggal 19 Agustus 2020 di Gedung Joeang Menteng Jakarta.
Baca Juga: Fotonya Bersama Duta Besar Israel Jadi Sorotan, Choi Siwon Beri Klarifikasi
“Apalagi ini menyangkut jiwa, kesehatan dan Keselamatan Masyarakat,” kata Kiai Roni.
Sekjen KITA, Ayep Zaki menambahkan bahwa dari 45 Dewan Perwakilan seluruh Indonesia, sebagian besar meminta Pemerintah menunda Pilkada dan Pilkades.
Zaki menambahkan, kalaupun pilihan pemerintah pilkada tetap tidak bisa ditunda, maka Kita meminta harus ada mekanisme yang menjamin keselamatan dan kesehatan masyarakat.
Baca Juga: Buron Sejak 2012, Pemilik Toko Emas Ditangkap Kejaksaan Negeri Purwokerto
“Dan yang tak kalah pentingnya harus ada lembaga pendampingan yang mengawal dan mengevaluasi hal tersebut. Alhamdulillah, Mendagri sudah memutuskan untuk menunda Pilkades. Tinggal Pilkada. Jokowi harus tegas memegang komitmen untuk menjaga kesehatan dan keselamatan rakyat Indonesia”, ucap Zaki.
Deklarasi yang dihadiri Ketua KITA, Maman Imanulhaq dan perwakilan pengurus Kita Banten berlangsung di Serpong Utara Tangerang Selatan. Acara yang dibatasi 90 menit ini menerapkan protokol kesehatan yang ketat.