/photo/2023/10/28/3178939181.jpg)
PIKIRAN RAKYAT – Gelombang kritik terhadap sikap politik Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus bergulir dari berbagai kalangan, khususnya para akademisi di sejumlah perguruan tinggi di Indonesia. Mereka menyampaikan kegelisahan dan keresahan atas situasi politik yang berlangsung jelang Pemilu 2024.
Setidaknya beberapa kampus turut melontarkan kritik mereka kepada Jokowi di akhir masa jabatannya sebagai Presiden RI, yakni Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Universitas Indonesia (UI) Jakarta, Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, dan Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung.
Terbaru, aksi kritik untuk Jokowi dilakukan sivitas akademika Unpad pada Sabtu, 3 Februari 2024. Mereka menggelar seruan "selamatkan negara hukum yang demokratis, beretika, dan bermartabat" yang mencerminkan keprihatinan terhadap isu kritis, termasuk penurunan Indeks Persepsi Korupsi (IPK), pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan kurangnya partisipasi publik dalam proses penyusunan Omnibus Law.
Kepada Pikiran-rakyat.com, sivitas akademika Unpad juga mengecam praktik nepotisme, politisasi dukungan, dan politisasi bantuan sosial (bansos), yang dianggap sebagai indikasi kurangnya perhatian terhadap kualitas institusi dalam proses pembangunan kontemporer di Indonesia.
Sementara seruan dari mahasiswa dan alumni Universitas Indonesia (UI) mengajak lingkup kampus untuk bersatu dalam mengutuk tindakan yang menindas kebebasan berekspresi, serta menuntut hak pilih rakyat pada Pemilu 2024 dapat dijalankan tanpa intimidasi dan ketakutan.
Apa kata pengamat politik soal munculnya fenomena ini?
Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Hurriyah mengatakan bahwa apa yang disampaikan para akademisi itu merupakan "peringatan keras" kepada Jokowi atas keresahan publik yang meluas. Sebab selama ini, kritikan maupun masukan yang diutarakan oleh masyarakat sipil diabaikan oleh pemerintah.
"Ini yang mendorong kampus untuk turun tangan langsung memberikan seruan moral dan kalau saya lihat ini sudah menjadi peringatan keras," ujarnya, Jumat 2 Februari 2024.
Senada dengan Hurriyah, Pakar politik dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Nicky Fahrizal pun menilai seruan moral dari akademisi ini menandakan ada persoalan legitimasi etis yang berat di pemerintahan Jokowi. Menurutnya, kalau hal tersebut terus menggelinding di ruang-ruang publik bisa menggerus kepercayaan publik pada Presiden.
Persoalan etis yang dimaksud adalah dugaan adanya konflik kepentingan dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres.