/photo/2023/01/20/2768074420.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Dalam beberapa hari terakhir, setidaknya ada beberapa civitas academica menyampaikan kegelisahan dan keresahan atas situasi politik yang berlangsung jelang Pemilu 2024. Terbaru, Universitas Padjadjaran (Unpad) yang melakukan aksi 'Seruan Selamatkan Negara' pada Sabtu 3 Februari 2024.
Sebelumnya, sudah muncul seruan serupa dari civitas academica Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Indonesia (UI), Universitas Andalas (Unand), dan Universitas Hasanuddin (Unhas). Mereka menyebut Presiden Jokowi telah menyimpang dari koridor demokrasi dan menyalahgunakan kekuasaan demi kepentingan politik praktis.
Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Hurriyah mengatakan bahwa apa yang disampaikan para akademisi itu merupakan "peringatan keras" kepada Jokowi atas keresahan publik yang meluas. Sebab selama ini, kritikan maupun masukan yang diutarakan oleh masyarakat sipil diabaikan oleh pemerintah.
"Ini yang mendorong kampus untuk turun tangan langsung memberikan seruan moral dan kalau saya lihat ini sudah menjadi peringatan keras," ujarnya, Jumat 2 Februari 2024.
Pakar politik dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Nicky Fahrizal pun sependapat dengan hal itu. Dia menilai, seruan moral dari akademisi ini menandakan ada persoalan legitimasi etis yang berat di pemerintahan Jokowi, yang kalau terus menggelinding di ruang-ruang publik bisa menggerus kepercayaan publik pada Presiden.
Persoalan etis yang dimaksud adalah dugaan adanya konflik kepentingan dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres.
"Putusan ini kan tentu mengarah ke Presiden Jokowi," ucap Nicky Fahrizal.
"Ditambah lagi beberapa waktu lalu Jokowi mengeluarkan narasi presiden berhak kampanye, tetapi kalau lihat presiden berkampanye untuk anaknya, tidak etis dong karena medan elektoralnya tidak seimbang," tuturnya menambahkan.
Sialnya, Jokowi mencoba membenarkan pelanggaran tersebut dengan dalih keabsahan konstitusi tanpa mempertimbangkan apakah tindakannya etis atau tidak. Padahal, manuver seperti itu sama artinya merusak prinsip dan nilai-nilai demokrasi. Bahkan bisa disebut pelanggaran etika yang luar biasa.