PIKIRAN RAKYAT – Para rektor dan civitas academica di sejumlah universitas di Indonesia turun gunung untuk mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar kembali ke koridor demokrasi yang benar. Keresahan para rektor hingga dosen itu bukan tanpa alasan, mereka melihat makin banyaknya pelanggaran etik yang dilakukan Jokowi menjelang Pemilu 2024.
Eks Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak mau ketinggalan, mereka juga mendesak Jokowi dan pejabat negara lain untuk menjunjung tinggi demokrasi. Mengingat banyak Menteri dan pejabat berbondong-bondong mendukung salah satu paslon dan tidak mengikuti aturan untuk cuti.
Di balik suara para rektor yang mengkritik Jokowi, ada sejumlah rektor yang justru mendapatkan ancaman. Permasalahan ini diungkapkan Eks Menkopolhukam Mahfud MD dalam cuitannya.
Mahfud MD menyebut sejumlah rektor didekati untuk membuat pernyataan yang mengapresiasi pemerintahan Jokowi. Tindakan represif itu bahkan langsung direkam oleh petugas yang mendatangi para rektor dan dosen.
Baca Juga: Wiranto Suruh Rakyat Coblos Prabowo: Pilih Capres yang Bisa Joget!
“Setelah sahut-sahutan puluhan perguruan tinggi mengeluarkan petisi karena pelanggaran etik dan ketidaknetralan aparat pemerintah dlm berdemokrasi (pemilu), muncul gerakan,” ujar Mahfud MD.
Bahkan para rektor tersebut dipaksa untuk menyatakan bahwa Pemilu 2024 berjalan baik. Tidak seperti yang disampaikan oleh para rektor di berbagai universitas.
“Beberapa rektor di perguruan tinggi lain didekati agar membuat statement (ada yg langsung direkam oleh petugas) bhw: 1- Mengapresiasi kepemimpinan Pak Jokowi spt dlm menangani covid-19; 2- Pemilu 2024 berjalan baik; 3)- Sekelompok orang tak bisa memaksakan kehendak kpd rakyat,” ucapnya menambahkan.
Mahfud MD menyebut sejumlah rektor yang dipaksa membuat pernyataan palsu menolak terang-terangan. Sikap akademisi yang menolak diapresiasi oleh Mahfud MD, karena bisa membangun demokrasi yang lebih baik.