PIKIRAN RAKYAT - Cawapres Nomor Urut 3, Mahfud MD tampak lebih leluasa mengkritik pemerintah setelah mundur dari jabatan Menkopolhukam. Seperti baru-baru ini, dia turut mengomentari terkait banyaknya civitas academica yang memberikan peringatan keras terhadap Presiden Jokowi.
Belasan kampus, baik negeri maupun swasta, ramai mengkritik politik kotor yang dipertontonkan Jokowi pada saat ini. Mereka pun menuntut agar Presiden kembali ke dalam koridor demokrasi yang benar, dan tak memanfaatkan jabatan demi memenangkan sang putra sulung, Gibran Rakabuming Raka.
Akan tetapi, di tengah seruan dari mahasiswa hingga Guru Besar tersebut, muncul tudingan aksi seruan ditunggangi kepentingan politik Paslon lain di luar kubu Prabowo-Gibran. Bahkan, para guru besar itu dipertanyakan keilmuannya.
Seakan tak cukup sampai di situ, muncul gerakan yang menekan para rektor di perguruan tinggi lain yang belum melakukan aksi seruan, agar memberikan pernyataan yang memuji kepemimpinan Jokowi. Mereka bahkan dipaksa untuk membuat pernyataan dan langsung direkam oleh petugas.
"Setelah sahut-sahutan puluhan perguruan tinggi mengeluarkan petisi karena pelanggaran etik dan ketidaknetralan aparat pemerintah dalam berdemokrasi (pemilu), muncul gerakan," ucap Mahfud MD, Selasa 6 Februari 2024.
"Beberapa rektor di perguruan tinggi lain didekati agar membuat statement (ada yang langsung direkam oleh petugas) bahwa: 1. Mengapresiasi kepemimpinan Pak Jokowi seperti dalam menangani Covid-19; 2. Pemilu 2024 berjalan baik; 3. Sekelompok orang tak bisa memaksakan kehendak kepada rakyat," tuturnya menambahkan.
Mahfud MD pun secara gamblang mengungkapkan bagaimana para rektor tersebut diintimidasi dan dipaksa untuk membuat video pernyataan. Bahkan, naskahnya sudah disiapkan oleh 'petugas'.
"Ada rektor-rektor yang langsung diminta membuat video template text yang sudah disiapkan lalu diviralkan, ada juga rektor yang tak mau melakukannya dan menolak terang-terangan. Mari bangun Indonesia ini dengan demokrasi yang bermartabat," katanya.
Daftar kampus yang buat pernyataan sikap ke Jokowi
- Universitas Gadjah Mada (UGM) - 31 Januari 2024
- Universitas Islam Indonesia (UII) - 1 Februari 2024
- Universitas Khairun (Unkhair) Ternate - 2 Februari 2024
- Universitas Andalas (Unand) - 2 Februari 2024
- Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga - 2 Februari 2024
- Universitas Hasanuddin (Unhas) - 2 Februari 2024
- Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) - 2 Februari 2024
- Universitas Katolik (UNIKA) Atma Jaya - 2 Februari 2024
- Universitas Indonesia (UI) - 2 Februari 2024
- Universitas Muhammadiyah Babel - 2 Februari 2024
- Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) - 3 Februari 2024
- Universitas Padjadjaran (Unpad) - 3 Februari 2024
- Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia (Aptik) - 3 Februari 2024
- Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial - 3 Februari 2024
- Institut Pertanian Bogor (IPB) University - 3 Februari 2024
- Universitas Mataram (Unram) - 3 Februari 2024
- Universitas Ahmad Dahlan (UAD) - 5 Februari 2024
- Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah - 5 Februari 2024
- Universitas Pendidikan Indonesia - 5 Februari 2024
- Universitas Airlangga (Unair) - 5 Februari 2024
- Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) - 5 Februari 2024
- Universitas Janabadra Yogyakarta - 5 Februari 2024
- Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara - 5 Februari 2024
- Universitas Jember (Unej) - 5 Februari 2024
- Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya - 5 Februari 2024
- Universitas Negeri Malang (UM) - 5 Februari 2024
- Universitas Negeri Surabaya (Unesa) - 5 Februari 2024
Eks Pimpinan KPK juga menyatakan sikap pada Senin, 5 Februari 2024 kemarin. Mereka mendesak Jokowi untuk menegakkan demokrasi.***