/photo/2023/01/20/2768074420.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu meyakini sikap civitas akademika dari sejumlah perguruan tinggi yang ramai-ramai saling menyuarakan seruan moral menyelamatkan demokrasi adalah murni gerakan untuk mengungkapkan keprihatinan terkait situasi bangsa saat ini.
"Tapi saya kira melihat situasi keprihatian menurut saya sih masih sesuatu yang murni muncul dari jiwa mereka masing-masing," kata Syaikhu di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Selasa, 6 Februari 2024.
UGM Yogyakarta yang pertama menyuarakan sikap pernyataan pada 31 Januari 2024, diikuti sejumlah perguruan tinggi nasional lainnya di antaranya Universitas Indonesia, Universitas Islam Indonesia, dan Unpad. Perguruan Tinggi tersebut mengekspresikan kekhawatiran terkait keberlangsungan demokrasi di bawah pemerintahan Jokowi.
Senada dengan Syaikhu, Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid menilai pemikiran di lingkungan universitas adalah independen juga rasional sekaligus punya tanggung jawab terhadap masa depan Indonesia.
Ia lantas meminta kepada pemerintah untuk mendengarkan kritik masyarakat kampus tersebut untuk dijadikan sarana memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Agar kemudian mengambil intinya yaitu agar apa yang mereka kritisi terkait masalah kenegarawanan yang merosot demokrasi yang sisi etikanya juga merosot etika berbangsa yang merosot agar betul-betul diambil," kata Hidayat Nur Wahid.
"Kalau dari sekarang pun basisnya tidak peduli membiarkan terlihatnya pelanggaran membiarkan terjadi hal-hal yang kemudian tidak etis akan menghadirkan pemilu yang kualifikasinya rendah legitimasinya tidak tinggi dan itu susah membayangkan tentang kita menjemput Indonesia emas 2045," ujarnya.
Petisi Bulaksumur
Seruan moral kali pertama disuarakan sivitas akademika Universitas Gadjah Mada pada Rabu, 31 Januari 2024 yang disampaikan melalui Petisi Bulaksumur.
Guru Besar UGM Prof. Koentjoro menilai banyak peristiwa menyimpang di masa pemerintahan Jokowi. Ia menyoroti pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, dugaan keterlibatan aparat hukum dalam proses demokrasi, serta keberpihakan pada calon tertentu di Pilpres 2024.