PIKIRAN RAKYAT - Dirty Vote, film dokumenter mengungkap kecurangan Pemilu 2024 tayang di YouTube pada Minggu, 11 Februari 2024. Film ini bercerita tentang kisah Presiden Jokowi yang diduga mengerahkan negara untuk membantu kemenangan Capres-Cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.
Salah satu isu yang disorot dalam film ini adalah dugaan penyalahgunaan oleh kepala desa. Zainal Arifin Mochtar, pakar Hukum Tata Negara sekaligus narasumber film Dirty Vote menyebut wilayah desa menjadi pertarungan guna memperebutkan suara.
Zainal mengatakan bahwa ada sejumlah wewenang kepada desa yang bisa disalahgunakan, meliputi data pemilih, penggunaan dana desa, data penerima bantuan sosial (bansos), Program Keluarga Harapan (PKH), dan bantuan langsung tunai (BLT), dan wewenang alokasi bansos.
Berdasarkan data yang dipaparkan, Zainal mengatakan bahwa kasus terbesar tindak pidana korupsi sepanjang tahun 2022 adalah Anggaran Belanda Desa atau APBDes. Fenomena tersebut, kata Zainal, sangat mungkin menjadi bagain untuk menekan kepala desa yang bermasalah, kemudian dibarter dengan dukungan politik. Adapun caranya yakni dengan memberi imbalan untuk tidak melanjutkan proses hukum kepala desa tersebut.
Dalam film Dirty Vote, Zainal memutar rekaman berisi kesaksian salah seorang kepala desa yang diminta memenangan paslon tertentu. Dengan identitas yang disamarkan, kepala desa tersebut bersaksi bahwa ada tekanan dari kubu pasangan Capres-Cawapres nomor urut 02 dan 03 untuk memenangkan mereka.
"Ada arahan dari 02 dan 03, dari 03 itu arahan langsung dari bupati untuk memenangkan dan targetnya satu desa minimal 50 persen plus satu kemenangan nomor urut 03 melalui camat," kata kepala desa tersebut.
Kepala desa tersebut mengatakan ada tekanan dari kubu 02 berupa arahan untuk membentu teknis penyaluran bantuan beras secara tiba-tiba.
"Kalu dari 02 itu seminggu sebelumnya kepala desa dikumpulkan untuk membentuk teknis penyaluran beras, itu sangat tiba-tiba dan datanya itu entah dari mana tidak sesuai dengan data kemiskinan di desa," lanjutnya.
Walhasil, bantuan tersebut menjadi polemik di desa.